Masuk tirto.id
tirto.id - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong percepatan proses pemulihan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Upaya itu menuntut kerja sama pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program berjalan sesuai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.
Penegasan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan serta Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (21/10/2026). Hadir dalam rapat itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Teddy Paul H. Siagian.
Tito mengingatkan bahwa sisa waktu pada 2026 kian sempit sehingga pelaksanaan program harus dipercepat. Ia meminta kementerian/lembaga terkait segera merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan, dan mengajak pemerintah daerah (pemda) ikut menyukseskan program di lapangan.
“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menjelaskan bahwa kementeriannya menjalankan sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera pada 2026.
Cakupan program tersebut mulai dari perbaikan tambak, kolam, dan keramba; bantuan ekskavator; bantuan alat perebusan garam; bantuan sarana pengolahan dan cool box; bantuan mesin serta kapal penangkap ikan; hingga bantuan alat tangkap. Ia turut melaporkan kemajuan program-program itu, termasuk pemulihan infrastruktur pelabuhan perikanan.
Pembangunan Huntap
Selain sektor perikanan, rapat juga membahas pembangunan huntap bagi warga yang kehilangan rumah dan lahan akibat bencana. Kementerian PKP menargetkan 26.036 unit huntap relokasi terpusat di tiga provinsi terdampak sepanjang 2026–2027, yakni 21.228 unit di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.101 unit di Sumatera Barat.
“Yang [huntap] kompleks itu dikerjakan oleh PKP ini terutama yang rumahnya, tanahnya sudah habis sudah enggak ada lagi atau di daerah merah, satu kampung hilang otomatis dibangunkan lagi kompleks [oleh] PKP,” ujar Tito.
Menurut Tito, salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan adalah penyediaan lahan untuk kompleks huntap. Karena itu, ia meminta Pemda membantu menyelesaikan kendala lahan agar pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Tito juga mengakui proses pemulihan menghadapi tantangan berat karena bencana melanda 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Banjir dan tanah longsor susulan turut menghambat rehabilitasi dan rekonstruksi, bahkan merusak lagi sejumlah infrastruktur yang sebelumnya sudah diperbaiki.
“Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan,” ujar Tito.
Kendati demikian, Tito menegaskan pemerintah pusat dan daerah akan terus bekerja memulihkan kehidupan masyarakat terdampak. Dengan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda, percepatan pemulihan di berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan serta pembangunan huntap, diharapkan semakin optimal.
“Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
