Menuju konten utama

Satgas PRR: Normalisasi Sungai Jadi Kunci Pemulihan Bencana Aceh

Kepala Posko Satgas PRR Safrizal ZA menyebut pembenahan sungai di Aceh dilakukan bertahap untuk menjaga konektivitas dan menekan risiko bencana ulang.

Satgas PRR: Normalisasi Sungai Jadi Kunci Pemulihan Bencana Aceh
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Aceh berfokus pada normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas pemulihan pascabencana. FOTO/Dok. Dirjen Adwil
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemulihan pascabencana di Aceh tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pembenahan sungai untuk mengurangi risiko bencana berulang. Namun, normalisasi sungai membutuhkan waktu panjang karena banyaknya sungai dan luasnya wilayah yang harus ditangani.

Kepala Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Aceh, Safrizal ZA, mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas pemulihan pascabencana. Meski demikian, pekerjaan tersebut tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Menurut Safrizal, penanganan sungai harus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kawasan hulu sebelum bergerak ke hilir. Namun, kondisi di lapangan membuat pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengikuti tahapan tersebut.

"Prioritas, tapi enggak bisa dikelarkan dalam satu tahun karena luasnya sungai dan jumlah sungai yang banyak. Jadi kita bekerja bertahap. Mestinya dari hulu dulu dikerjakan, baru bergeser ke hilir," kata Safrizal dalam konferensi pers di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, penanganan di kawasan hulu maupun hilir tidak bisa sepenuhnya menunggu karena terdapat infrastruktur jembatan yang harus segera diselesaikan. Hal ini berkaitan langsung dengan konektivitas masyarakat yang menjadi kebutuhan mendesak setelah bencana.

Safrizal menilai, terputusnya akses transportasi dapat memicu kenaikan harga barang dan inflasi karena distribusi kebutuhan masyarakat terganggu. Kondisi tersebut sebelumnya terlihat di Aceh Tengah yang mencatat inflasi tertinggi akibat terganggunya konektivitas pascabencana.

"Kalau konektivitasnya terganggu, yang terjadi inflasi. Kita sudah tahu inflasi tertinggi di Aceh Tengah karena konektivitasnya terganggu," tambahnya.

Kini, setelah akses konektivitas di wilayah Aceh kembali tersambung, tekanan inflasi diharapkan dapat ditekan. Pemerintah selanjutnya menargetkan pemulihan infrastruktur dan lingkungan berjalan bertahap dalam tiga tahun ke depan.

Safrizal berharap, pemulihan tersebut dapat menjaga inflasi tetap terkendali, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah Aceh menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

Penulis: Tim Media Servis