tirto.id - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengingatkan pemerintah dan pemangku kepentingan di Aceh untuk memperkuat mitigasi bencana guna mengantisipasi dampak perubahan iklim. Dia menilai, risiko bencana di wilayah tersebut berpotensi meningkat seiring perubahan pola musim dan intensitas hujan ekstrem.
Menurut Safrizal, upaya mitigasi tidak cukup hanya mempertimbangkan faktor hidrometeorologi, seperti curah hujan dan kondisi cuaca. Penanganan risiko bencana juga perlu menggunakan pendekatan geo-hidrometeorologi yang memperhitungkan keterkaitan kondisi geologi, hidrologi, meteorologi, dan ekologi.
Safrizal yang juga menjabat Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Satgas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana (PRR) Aceh menyebut wilayah tersebut sebagai living laboratory of disaster atau laboratorium hidup kebencanaan. Menurut dia, sejarah panjang bencana di Aceh dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki tata kelola risiko dan perencanaan pembangunan.
Sejumlah peristiwa besar yang pernah terjadi di Aceh antara lain tsunami Simeulue pada 1907, gempa dan tsunami pada 2004, serta banjir bandang yang melanda beberapa wilayah dalam sejumlah periode terakhir.
Safrizal menjelaskan, bencana seperti banjir bandang tidak hanya dipicu oleh tingginya curah hujan. Kondisi tanah, batuan, bentang lahan, pergerakan air, kapasitas sungai, hingga kondisi ekologi turut memengaruhi tingkat kerentanan suatu kawasan.
"Pemicu bencana besar seperti banjir bandang tidak hanya bersumber dari faktor hidrometeorologi atau tingginya curah hujan semata. Ada keterlibatan faktor geologi, hidrologi, dan ekologi yang saling berinteraksi," ujar Safrizal merujuk keterangan resmi pada Jumat (20/11/2026).
Dia mencontohkan, siklon tropis yang bergerak dari Selat Malaka menuju Samudra Hindia dapat terhalang Pegunungan Bukit Barisan sehingga memicu curah hujan tinggi di wilayah yang dilaluinya.
Hujan berkepanjangan dapat menyebabkan tanah mengalami kejenuhan air (soil saturation), meningkatkan limpasan air di permukaan, dan menaikkan debit sungai. Kombinasi kondisi tersebut memperbesar risiko tanah longsor dan banjir bandang.
"Ketika seluruh proses tersebut terjadi secara bersamaan, dampaknya tidak lagi sekadar fenomena alam. Ia berubah menjadi persoalan kemanusiaan dan pembangunan," katanya.
Selain faktor geografis, Safrizal mengingatkan perubahan iklim turut meningkatkan tantangan kebencanaan di Aceh. Berdasarkan proyeksi iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dipaparkannya, Aceh berpotensi mengalami pergeseran pola musim dan peningkatan kejadian hujan ekstrem, terutama pada awal dan akhir tahun.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap daerah aliran sungai (DAS), kawasan permukiman, dan infrastruktur. Karena itu, dia mendorong pemerintah memperkuat adaptasi iklim dan ketahanan wilayah untuk menghadapi proyeksi risiko hingga 2036.
Sejumlah langkah yang perlu dilakukan antara lain mengaudit kondisi sungai, mengkaji daerah aliran sungai, menyusun pemodelan banjir, serta memperbaiki pengelolaan lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan.
Safrizal juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan hutan Aceh sebagai modal ekologis daerah. Menurut dia, tantangan pemerintah bukan hanya mempertahankan luas kawasan hutan, tetapi juga memastikan fungsi ekologisnya tetap terjaga.
Dia menilai pemanfaatan ruang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan fungsi masing-masing kawasan. Daerah konservasi, kawasan resapan air, ekosistem gambut, wilayah pesisir yang rentan, serta kawasan berisiko bencana tinggi perlu mendapatkan perlindungan dalam perencanaan pembangunan.
Safrizal menambahkan, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dapat menciptakan nilai tambah ekonomi tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekologi, menurut dia, perlu berjalan beriringan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Dia juga menekankan perlunya kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan pembangunan dan lingkungan. Kepemimpinan daerah, kata dia, tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan kepentingan generasi mendatang.
"Warisan kepemimpinan bukan sekadar apa yang kita bangun hari ini, tetapi juga apa yang berhasil kita jaga untuk masa depan," ujar Safrizal.
Melalui seminar tersebut, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pengalaman kebencanaan di Aceh sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola wilayah dan arah pembangunan daerah.
"Pembangunan wilayah bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan," katanya.
Editor: Tim Media Service
Masuk tirto.id

































