tirto.id - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyarankan kepada sejumlah pimpinan partai politik agar menggelar musyawarah nasional atau muktamar sebelum pelantikan presiden-wakil presiden 20 Oktober 2019.
"Itu penting agar Presiden Jokowi tidak perlu deal dua kali dengan partai politik dalam penyusunan kabinet ataupun kesepakatan politik strategis lainnya," jelas dia, Rabu (21/8/2019).
Ia mencontohkan seperti yang telah dilakukan PDI Perjuangan pada 8 Agustus 2019 lalu dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 20 Agustus 2019.
"Idealnya memang seperti itu. Jadi presiden-wakil presiden terpilih sudah mengetahui arah dan garis perjuangan partai politik selama lima tahun ke depan. Apalagi pada 23 September 2020 akan ada Pilkada Serentak di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota," kata dia.
Ia juga menjelaskan, sebelum menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020. Partai politik terlebih dahulu juga dihadapkan pada penyusunan kabinet menteri sebagai pembantu presiden-wakil presiden.
Struktur fraksi dan alat kelengkapan di MPR RI dan DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik, serta berbagai agenda politik lainnya yang harus direspons secara cepat dan tepat.
"Semuanya tentu membutuhkan persiapan yang matang sejak dini. Sehingga garis kebijakan partai politik bisa beriringan dengan kebijakan pemerintah," tandas dia.
Diketahui, Bamsoet merupakan salah satu bakal calon Ketua Umum Golkar yang telah mendeklarasikan diri menantang Airlangga Hartarto yang merupakan Ketum Golkar saat ini. Terkait pemilihan ketum baru, Golkar belum resmi mengumumkan waktu munasnya.
- Golkar Belum Tahu Siapa Saja yang Dipilih Jokowi Jadi Menteri
- Munas Golkar 2019 Mengulang 'Pertarungan' Jokowi-JK di 2016?
- Bamsoet: Tak Ada yang Sebut Munas Golkar Desember Selain Airlangga
- Di Balik Melunaknya Bamsoet Soal Munas Golkar Usai Ketemu Jokowi
- Politikus Golkar Bowo Sidik Hadapi Sidang Dakwaan Suap Pupuk
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
