Said Iqbal KSPI Jagokan Prabowo- Rizal Ramli di Pilpres 2019

Oleh: Shintaloka Pradita Sicca - 1 Mei 2018
Dibaca Normal 1 menit
KSPI menilai duet Prabowo dan Rizal Ramli bisa membuat ekonomi Indonesia maju.
tirto.id -
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjagokan Prabowo Subianto dan Rizal Ramli menjadi pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2019. Presiden KSPI, Said Iqbal menilai pasangan ini dapat membawa kesejahteraan kaum buruh dan menggerakkan ekonomi nasional lebih progresif.

Said mengatakan bahwa pasangan cawapres Prabowo baiknya adalah seorang ekonom yang berpikiran maju, tidak konservatif, seperti Sri Mulyani Indrawati dan Darmin Nasution.

"Kalau bisa dipertimbangkan parpol dan disetujui pak Prabowo KSPI menyarankan seorang ekonom yang lebih maju, progresif, tidak konservatif seperti Sri Mulyani, pak Darmin Nasution yang membuat ekonomi stagnan di 5 persen," ujar Said dalam peringatan Hari Buruh di Istora Senayan Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Rizal Ramli merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Kabniet Kerja. Ia dicopot dari jabatannya sejak reshuffle kabinet jilid II pada Juli 2016. Posisinya digantikan oleh Luhur Pandjaitan.

Menurut Said, menteri ekonomi di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo hanya membuat pertumbuhan ekonomi tertahan di kisaran 5 persen, angka kemiskinan tetap tinggi, masih ada praktik buruh upah murah, daya beli masyarakat menurun, PHK dimana-mana, dan tenaga kerja asing (TKA) Cina masuk ke Indonesia.

"Saran ini belum diomongkan ke pak Prabowo," kata dia.

Sementara, dukungan KSPI untuk Prabowo telah dideklarasikan usai diteken kontrak politik antara Prabowo sebagai pihak pertama dan KSPI sebagai pihak kedua, di Istora Senayan dalam acara Hari Buruh Nasional. Ada sepuluh isi tuntutan KSPI yang harus dipenuhi oleh Prabowo, jika lolos menjabat sebagai presiden.

Sebagai upaya tercapainya hal itu, maka KSPI berkomitmen memberikan hak suaranya untuk Prabowo.

Agenda aksi deklarasi ini turut menjadi sorotan karena ada himbauan dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) agar aksi Hari Buruh Nasional atau dikenal dengan May Day ini tidak disertai dengan kampanye politik Pilkada atau Pemilu 2019. Sebab, masa kampanye belumlah dimulai.

Ia hanya berdalih aksi yang dilakukan adalah upaya memanfaatkan momen seoptimal mungkin. "Persoalan tentang momentum. Kalau kami tunggu momentum May Day 2019 itu udah ada pemilihan presiden, jadi kami harus mencapai kepastian di May Day tahun ini ada capres yang kami pilih," ungkapnya.

"Ini soal momentum yang tepat dalam pemilihan. Sebab, 4 sampai 9 Agustus sudah harus ada capres dan cawapres yang harus diumumkan," tambahnya.


Baca juga artikel terkait HARI BURUH atau tulisan menarik lainnya Shintaloka Pradita Sicca
(tirto.id - Politik)

Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Agung DH