tirto.id - Kader Nahdlatul Ulama (NU) Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo. Hal ini memengaruhi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menyikapi dukungan kepada pasangan calon.
“Walaupun NU tidak boleh dijadikan alat berpolitik, warga NU terpanggil untuk memenangkan kadernya sebagai cawapres, kita sudah ‘qod qomatish sholah’, sudah rapatkan barisan,” kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj, di kantornya, Sabtu (22/9/2018).
Said berpendapat warga NU akan menyukseskan agenda pemilu dengan penuh akhlak. “Secara konkret, tidak boleh ada kampanye hitam, tidak boleh ada ujaran kebencian dan fitnah dari warga NU. Itu tidak akan terjadi,” jelas dia.
Selain itu, hari ini PBNU mengadakan rapat pleno yang membahas tentang pengunduran diri Ma'ruf Amin selaku Rais ‘Aam, peringatan Hari Santri pada 22 Oktober nanti, konsolidasi organisasi menyongsong satu abad NU, dan agenda musyawarah nasional pada Desember mendatang di Jawa Barat.
Selain itu, bagi Ma'ruf Amin, rapat pleno kali sebagai rapat terakhirnya lantaran dia bersiap untuk menghadapi pemilu. “Ini mungkin terakhir saya memimpin rapat pleno, di tempat ini saya mohon undur diri juga dukungan,” ucap dia.
Meski tidak lagi menjabat sebagai Rais ‘Aam, Ma'ruf ditetapkan sebagai Mustasyar (Dewan Penasehat) PBNU periode 2015-2020. Diketahui, pengunduran diri itu karena Ma'ruf menjalankan ketentuan AD/ART NU Bab XVI, Pasal 51 ayat (6), dan peraturan lain NU.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Yantina Debora
