tirto.id - Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian resmi menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia mengaku akan berkonsolidasi internal sebelum bertugas, salah satunya berkaitan dengan investasi.
"Saya paham apa yang dimaksud beliau (Presiden). Saya tentu harus melakukan koordinasi internal dahulu. Besok rencananya ada paparan lagi dari Eselon 1. Selesai dijelaskan kemudian saya melakukan koordinasi dengan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Menko Maritim dan Investasi," ucap Tito di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (23/10/2019).
Tujuan berkoordinasi dengan dua lembaga itu, lanjut dia, untuk membahas hal investasi asing dan dalam negeri. "Karena untuk melakukan investasi salah satu syarat utama adalah keamanan, itu nomor satu. Kemudahan perizinan, kepastian hukum, infrastruktur, ini cukup kompleks salah satunya memang data kependudukan," sambung Tito.
Menyangkut soal perizinan, Tito meminta tidak ada perbedaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Menurut dia, itu adalah fungsi dari pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri menyesuaikan kebijakan pusat dan daerah dengan semangat utamanya adalah mempermudah iklim investasi. "Secara spesifik nanti akan bicarakan," kata Tito.
Pemilu Kepala Daerah Serentak 2020
Di awal jabatannya ini, Tito pun memiliki tugas yang menanti, yakni menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun depan. Mantan Kapolri itu menyatakan selama ini dirinya banyak bersinggungan dan berkoordinasi Kementerian Dalam Negeri ketika ia dalam kepolisian.
"Saya cukup paham posisi Polri, posisi Kementerian Dalam Negeri sampai sedekat itu. Semua perlu dikaji, kami selama ini bersama. Sehingga saya bisa memporsikan posisi saya dan peran kementerian untuk mendorong Pilkada berlangsung aman lancar, stabil," jelas Tito.
Ia kembali menegaskan langkah yang akan dia lakukan dalam posisi sebagai menteri, seperti memetakan masalah dan memahami misi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Ada beberapa yang dia (Presiden) sampaikan, di antaranya penyederhanaan mendukung investasi, reformasi birokrasi, mengubah kultur pemerintahan tingkat perusahaan daerah agar lebih bersifat melayani, bukan kultur feodalistik. Itu yang ditekankan beliau," ucap Tito.
Sementara itu masukan dari presiden kepada Tito ialah merumuskan apa yang akan dikerjakan. Hal ini ia gabungkan dengan pengalaman dia menjabat sebagai Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Papua.
"Ini menjadi modal bagi saya, ditambah dengan selama ini bersentuhan dengan Kementerian Dalam Negeri, menjadi modal bagi saya untuk merumuskan langkah apa yang harus dikerjakan," tutur Tito.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Widia Primastika
