Rencana Pemprov DKI Gelar Salat Tarawih di Monas Dinilai Politis

Oleh: Hendra Friana - 22 Mei 2018
Dibaca Normal 2 menit
Politikus PDI Gembong Warsono menilai Anies-Sandi seharusnya fokus pada soal-soal riil di DKI Jakarta.
tirto.id - Meski Wakil Gubernur DKI Jakarta Sadiaga S. Uno telah memastikan pembatalan salat Tarawih berjamaah di Monas, tak berarti polemik atas rencana itu berhenti. Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta menilai rencana menggelar Tarawih di Monas bernuansa politis.

Anies dan Sandi menurut Gembong hendak merepetisi keberhasilan Aksi Bela Islam 411 dan 212 saat Pilkada DKI Jakarta 2016 lalu yang meski diwarnai kegiatan keagamaan namun tak bisa dilepaskan dari unsur kepentingan menumbangkan calon petahana.

"Iya betul [politis]. Sudah banyak bukti-buktinya," kata Gembong kepada Tirto, Senin (21/5).

Gembong mengatakan kegiatan keagamaan sebaiknya tidak diadakan di Monas. Apalagi jika kegiatan itu diinisiasi oleh Pemprov. Gembong meminta Anies-Sandi fokus mengurus persoalan-persoalan riil di ibukota seperti menyejahterakan masyarakat Jakarta.

"Bukannya tidak boleh. Tapi apakah perlu gubernur melakukan hal-hal macam itu. Makanya saya sampaikan, yang paling utama [harus] dikerjakan [adalah] tugas pokok Gubernur. Segera menuntaskan kesejahteraan masyarakat, memastikan rasa nyaman tinggal di Jakarta," kata Gembong.


Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan tudingan politis atas rencana Pemprov DKI menggelar Tarawih di Monas tak terelakkan. Sebab, menurutnya, tahun ini ada penyelenggaraan pilkada serentak yang dilanjutkan dengan pemilu serentak tahun depan.

"Untuk kegiatan keagamaan lebih baik dilakukan di tempat-tempat ibadah yang sudah ada sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Hindari, bahkan [kalau bisa] larang semua kegiatan politik di Monas," ujarnya kepada Tirto.

Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis menilai rencana Pemprov DKI menggelar salat Tarawih di Monas sebagai lelucon. Ia meragukan dalil Pemprov DKI yang ingin membangun persatuan umat. Sebab, tidak jauh dari Monas, ada Masjid Istiqlal yang mampu menampung 200 ribu jamaah.

“Salat di lapangan sepertinya kurang elok sementara masih ada masjid besar sebelahnya yang bisa menampungnya,” ucap Cholil saat dihubungi
Tirto, Senin (21/5/2018).

“Sebab sebaik-baiknya salat itu di masjid karena memang tempat sujud. Nabi SAW bahkan selama Ramadan itu itikaf di masjid, bukan di lapangan,” ucap Cholil.


Infografik CI Tarawih di Monas


Lebih lanjut, Cholil mengatakan tak ada yang perlu dipersoalkan terkait ukhuwah Islamiyah di Indonesia. Kendati banyak perbedaan pandangan di antara komunitas muslim atau organisasi kemasyarakatan Islam, toh persatuan tetap terjaga dan perbedaan dapat dimaklumi dan tak menyebabkan konflik horizontal. Ia khawatir, rencana Pemprov DKI itu justru menimbulkan kesan ria dan membuat ibadah tersebut berkurang pahalanya.

“Makanya kalau salat di Monas karena persatuan sama sekali tak ada logika agamanya dan kebangsaannya. Pikirkan yang mau disatukan itu komunitas yang mana?” ujar Cholil.
“Yang mau disatukan dengan salat Tarawih itu komponen yang mana? dan yang tak satu yang mana?”

Dinilai Lumrah


Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Asraf Ali meminta rencana Anies-Sandi tidak perlu disangkutpautkan dengan kegiatan politis. Sebab menurutnya, Tarawih di Monas bukan hal baru. "Jadi jangan buru-burulah masyarakat menilai macam-macam. Namanya kegiatan shlat Tarawih, ya isinya salat Tarawih, zikir. Kan ini bukan hal baru. Sebelumnya juga pernah. Bedanya Pemprov yang menyelenggarakan," ucap Ali.

Ali mengatakan meski menggelar Tarawih di Monas kurang tepat namun hal itu tak berarti ada muatan politik di balik rencana itu. Logikanya, menurut Ali, salat Tarawih di Monas sama saja dengan salat Tarawih di tempat lain. "Jadi sah-sah saja dong. Kalau saya misalnya mau salat jamaah di masjid sama Pak Anies, apakah ada unsur politiknya juga?" katanya.

Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan ide salat Tarawih datang dari saran dan masukan para ulama. Namun, ia tak menyebut spesifik ulama yang dimaksud. Sehingga, jika ada masukan dan kritik dari MUI, NU, dan Muhammadiyah terkait rencana tersebut, Pemprov DKI bersedia membatalkan.

"Jadi kita taat pada apa yang menjadi pandangan para ulama apalagi menyangkut urusan ibadah. Ini bukan urusan lain. Kalau urusan ibadah kita ikut pada pedoman yang digariskan ulama," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat sore tadi.


Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan Pemprov DKI tak akan memaksakan diri jika tak mendapat saran dari ulama. “Kami tentunya akan bicarakan, diskusikan, dan kami ambil keputusan bersama dengan mengundang para ulama,” ucap Sandiaga di Lapangan IRTI, Monas, Senin pagi (21/5/2018).

Sandi mengklaim acara ini bertujuan membangun silaturahmi, menyatukan umat, dan mempererat ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam). Terlebih selama ini, Sandi bilang, Monas sudah sering menjadi tempat untuk menggelar acara keagamaan mulai dari Maulid Nabi Muhammad SAW, istigosah, dan kegiatan sejenis.

“[Tarawih] ini adalah salah satu harapan yang kami coba implementasikan,” ujar Sandiaga.

Baca juga artikel terkait RAMADAN atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Muhammad Akbar Wijaya
DarkLight