tirto.id - Presiden Joko Widodo resmi melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (3/1/2018).
Pelantikan mantan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) itu menjadi Kepala BSSN berdasarkan Perpres Nomor 53 tahun 2017. Perpres itu mengatur Kepala BSSN diberi hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat menteri dan bertugas di bawah kendali presiden.
Usai dilantik, Djoko mengungkapkan sejumlah rencananya dalam memimpin BSSN, terutama berkaitan dengan penangkalan hoaks atau berita bohong di tahun politik dan terorisme di dunia siber.
Djoko mengklaim BSSN tidak akan berpihak kepada partai manapun dalam menghadapi tahun politik yang akan dimulai pada 2018.
“Kami netral dan tidak diatur oleh pihak manapun. Tujuan kami adalah mengamankan dan membantu pemerintah, sekarang khususnya di dunia siber,” kata Djoko kepada wartawan usai dilantik seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.
Fokus kerja BSSN di tahun politik ini, menurut Djoko, terutama akan mengondisikan agar suasana di area siber betul-betul aman sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan sehat dan baik.
Untuk itu, Djoko mengingatkan pihak-pihak yang gemar menyebarkan berita hoaks agar menghentikan aksinya. “Kita akan ingatkan kepada para pelaku hoaks untuk berhenti, tidak dilanjutkan. Kalau memang nanti semakin menjadi-jadi, nanti ada aturan yang akan ditentukan,” ujar Djoko.
Menurut Djoko, BSSN akan bersinergi dengan beberapa instansi yang juga memiliki satuan siber dalam menjalankan tugasnya, khususnya Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). “Semuanya akan kita gandeng. Apabila sinergitas ini maksimal, saya yakin kemampuan kita akan hebat,” ujarnya.
BSSN Siapkan Teknologi Cegah Terorisme di Dunia Siber
Terkait dengan terorisme di dunia siber, Djoko mengatakan BSSN akan bekerjasama dengan Polri untuk mendeteksinya. Dia menilai terorisme telah masuk ke dunia siber dengan menggunakan sistem komunikasi yang sulit dideteksi dengan teknologi biasa.
"Kita akan membantu Mabes Polri dalam rangka penanggulangan (terorisme). Tentunya ada 'sharing', kami juga menggunakan teknologi yang terkini, mampu mendeteksi, mencari, apapun yang kami temukan, kita akan sharing dengan yang berwenang. Dalam hal ini kepolisian," kata Djoko.
Ia mengklaim BSSN juga telah menyiapkan teknologi untuk mencegah dan melawan serangan siber yang beberapa kali terjadi di tahun 2017 lalu.
“Saya berharap BSSN bisa melakukan penindakan. Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Mestinya BSSN punya wewenang untuk menindak langsung, bisa menangkap dan menindak,” kata Djoko.
Djoko mengimbuhkan BSSN sebenarnya merupakan revitalisasi dari Lembaga Sandi Negara dengan fokus tugas hampir mirip, tapi jangkauannya diperluas.
“Lembaga Sandi Negara sekitar 10 tahun terakhir sudah bekerja di cyber space. Jadi ini bukan merupakan satu hal yang baru. Kita hanya meningkatkan kemampuannya sehingga betul-betul bisa menjangkau nasional,” kata Djoko.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap pembentukan BSSN bisa meminimalisir kejahatan siber. "Paling tidak yang memfitnah dan kejahatan siber bisa dikurangi setelah BSSN dibentuk," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini, seperti dikutip Antara.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
