Indeks Yahya Cholil Staquf

PBNU juga meminta pemerintah Indonesia turut mengambil peran aktif dalam mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi internasional.

Insantara rilis 14 kandidat Ketum PBNU untuk Muktamar ke-35 berdasar riset popularitas, rekam jejak, dan aspirasi warga.

Yahya mempersilakan penyidik KPK untuk memproses Yaqut sesuai dengan prosedur yang ada.

Sebelum menggelar Muktamar, ada tahapan forum Munas Alim Ulama dan Konbes yang harus dilaksanakan.

Menurut Gus Yahya kegiatan napak tilas merupakan upaya menghadirkan kembali kesadaran spiritual tentang fondasi berdirinya NU.

Gus Yahya mengklaim jawaban atas berbagai tudingan kepadanya tak pernah pernah disampaikan dalam Rapat Harian Syuriyah PBNU.

Seluruh kegiatan NU, termasuk bantuan bencana di Sumatra dan program perlindungan sosial bagi guru ngaji, disebut tetap berjalan tanpa hambatan.

Gus Yahya menilai tuduhan yang diarahkan kepadanya seharusnya diselesaikan melalui mekanisme tabayun yang adil dan terbuka.

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menilai pengembalian konsesi tambang NU ke pemerintah belum tentu menyelesaikan konflik internal dan perlu dimusyawarahkan.

Gus Yahya mengaku belum memperoleh tanggapan atas permohonan ingin bertemu dengan KH. Miftachul Akhyar untuk islah.

Gus Yahya menginginkan islah harus berpijak pada kebenaran, bukan kompromi terhadap kebatilan.

Meski menegaskan posisi hukumnya, Gus Yahya menyatakan tetap memilih jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga martabat dan keutuhan jamiyah NU.

PBNU Kelompok Sultan mengadakan Rapat Pleno di Jakarta pada (9-10/12/2025). Salah satu hasilnya adalah mengangkat KH Zulfa Mustofa sebagai Pjs Ketum PBNU.

PBNU Kelompok Sultan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Sementara Ketua Umum dalam Rapat Pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (10/12/2025).

Gus Yahya menerangkan jalur hukum akan ditempuh apabila ruang dialog dan musyawarah tidak berjalan semestinya.

Gus Yahya menyatakan tudingan mengenai TPPU tanpa dasar dan mengada-ada.

Rais Aam mengklaim bahwa Gus Yahya tidak bisa lagi menggunakan wewenang sebagai Ketua Umum PBNU, tetapi hasil audit sebagai dasar putusan Rais Aam selesai.

Gus Yahya menyampaikan rasa belasungkawa dan menginstruksikan kepada seluruh masyarakat NU mendoakan seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

Gus Yahya menunjuk Bendahara Umum dengan Sumantri sementara kursi Sekjen PBNU diisi dengan Amin Said Husni.

Gus Yahya didesak mundur dari Ketua Umum PBNU akibat dinilai terlalu politis, sementara warga NU menuntut organisasi kembali pada khittah dan independensi.