Indeks Wfh Asn

Politik
Rabu, 25 Mar

Pramono Anung Bakal Sanksi ASN DKI yang Kebablasan WFH

Pramono juga mengincar ASN yang nekat menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi selama masa mudik Lebaran 2026.
Ekonomi
Sabtu, 21 Mar

Pemerintah Masih Sesuaikan Kebijakan WFH dengan Sektor Industri

Pemerintah masih mengkaji kebijakan WFH sesuai dengan sektor industri. Prasetyo memastikan WFH tidak akan berlaku untuk seluruh sektor industri.
Ekonomi
Sabtu, 21 Mar

Aturan WFH ASN & Swasta Berlaku Setelah Lebaran untuk Hemat BBM

Pemerintah akan memberlakukan aturan WFH untuk ASN dan swasta sehari dalam sepekan. Hal ini diharapkan dapat menekan konsumsi BBM.
Sosial Budaya
Rabu, 23 Agt 2023

Pemkot Bogor Kaji Kebijakan 50% WFH untuk ASN Sesuai Inmendagri

Wali Kota Bogor Bima Arya menargetkan Jumat (25/8/2023) sudah ada keputusan terkait kebijakan penerapan 50 persen ASN di Kota Bogor WFH.
Sosial Budaya
Rabu, 23 Agt 2023

Jakarta Masih Macet Meski WFH, Heru: Jangan Salahkan Pemda

Kebijakan WFH 50 persen ini sebagai langkah penanganan polusi udara di Jakarta yang semakin memburuk dan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Ekonomi
Rabu, 23 Agt 2023

Work From Home PNS Jakarta Bikin Ketar-ketir Sektor Pariwisata

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi PNS untuk mengatasi polusi udara, secara tersirat mengajak masyarakat agar jangan berwisata dulu ke Jakarta.
Sosial Budaya
Selasa, 22 Agt 2023

Isi Lengkap Aturan WFH ASN Jakarta Jelang KTT ASEAN 2023

Isi lengkap aturan WFH di Jakarta selama KTT ASEAN 2023 mulai 21 Agustus.
Aktual dan Tren
Selasa, 22 Agt 2023

Apakah Karyawan Swasta di Jakarta Ikut WFH Seperti ASN?

Sebagian ASN di Jakarta WFH mulai 21 Agusus 2023, bagaimana dengan karyawan swasta?
Sosial Budaya
Senin, 21 Agt 2023

ASN DKI Tetap Gunakan Pakaian Dinas dan Dilarang Masak saat WFH

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan aturan 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Sosial Budaya
Senin, 21 Agt 2023

Partai Buruh Nilai Kebijakan WFH Diskriminatif ke Pekerja Pabrik

Partai Buruh menilai imbauan menggunakan transportasi publik seharusnya juga diwajibkan kepada pejabat, baik di instansi maupun lembaga negara.