Indeks Tragedi Kanjuruhan

"Tidak elok jika tindakan tidak bertanggung jawab oleh beberapa pihak harus mengorbankan klub."

Komnas HAM menilai Tragedi Kanjuruhan tidak termasuk kategori perkara yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum maupun kekerasan seksual.

Selain akses dibatasi, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyorot polisi yang menjadi penasihat hukum dalam persidangan pidana.

Lima tersangka tragedi Kanjuruhan didakwa dengan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Mochamad Iriawan menganggap korban Tragedi Kanjuruhan sebagai pahlawan dan harus diperingati setiap 1 Oktober.

PSSI memutuskan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 2022/2023 tidak dilanjutkan, salah satunya karena peraturan perizinan baru usai tragedi Kanjuruhan.

PN Surabaya memperbolehkan jurnalis meliput di lokasi persidangan, tetapi tidak boleh melakukan siaran langsung atau live streaming.

Mahfud MD mengatakan penetapan pasal-pasal yang disangkakan kepada para tersangka kasus Kanjuruhan merupakan wewenang aparat penegak hukum.

Jika Jokowi menerbitkan Perppu, maka implementasinya tidak bisa digunakan dalam kasus Kanjuruhan karena tak bisa berlaku surut.

Ketidakpuasan hasil penyidikan diungkapkan Mahfud MD saat menerima kunjungan sejumlah keluarga korban Tragedi Kanjuruhan.

Presiden Jokowi diminta menerbitkan Perppu terkait Tragedi Kanjuruhan agar ada penyidik eksternal selain Polri dalam kasus pelanggaran pidana aparat.

Aremania dan korban tragedi Kanjuruhan mengeluhkan sikap Polri yang terkesan tidak profesional dan lambat memproses laporan mereka.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan lah pelanggaran HAM berat. 

Mayoritas responden menjawab K-Pop bisa menghilangkan stres, persentasenya sebesar 67,21 persen.

PBHI menyarankan Mahfud MD bekerja di bawah naungan Polresta Malang saja ketimbang jadi Menko Polhukam.

Berkas perkara eks Dirut PT LIB Hadian Lukita dinilai belum memenuhi syarat oleh jaksa, sehingga penyidik akan segera melakukan perbaikan dan melengkapinya.

PDFI cabang Jawa Timur mengungkapkan tak ada kandungan gas air mata di dua jasad korban Kanjuruhan. Korban justru tewas karena kekerasan benda tumpul.

Komnas HAM dinilai kurang melibatkan korban dalam investigasi tragedi Kanjuruhan, sehingga hasil penyelidikan tak mencerminkan fakta sebenarnya.

Keuarga korban tragedi Kanjuruhan melaporkan Polda Jatim ke Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi.

Salah satu upaya polisi menghalangi keluarga korban tragedi Kanjuruhan dengan menakut-nakuti sopir bus yang disewa untuk ke Jakarta.