Indeks Tragedi Kanjuruhan

Aremania dan korban tragedi Kanjuruhan mengeluhkan sikap Polri yang terkesan tidak profesional dan lambat memproses laporan mereka.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan lah pelanggaran HAM berat. 

Mayoritas responden menjawab K-Pop bisa menghilangkan stres, persentasenya sebesar 67,21 persen.

PBHI menyarankan Mahfud MD bekerja di bawah naungan Polresta Malang saja ketimbang jadi Menko Polhukam.

Berkas perkara eks Dirut PT LIB Hadian Lukita dinilai belum memenuhi syarat oleh jaksa, sehingga penyidik akan segera melakukan perbaikan dan melengkapinya.

PDFI cabang Jawa Timur mengungkapkan tak ada kandungan gas air mata di dua jasad korban Kanjuruhan. Korban justru tewas karena kekerasan benda tumpul.

Komnas HAM dinilai kurang melibatkan korban dalam investigasi tragedi Kanjuruhan, sehingga hasil penyelidikan tak mencerminkan fakta sebenarnya.

Keuarga korban tragedi Kanjuruhan melaporkan Polda Jatim ke Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi.

Salah satu upaya polisi menghalangi keluarga korban tragedi Kanjuruhan dengan menakut-nakuti sopir bus yang disewa untuk ke Jakarta.

Kuasa hukum keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Andy Irfan menyebut janji PSSI soal pemulihan trauma (trauma healing) hanya retorika saja.

Andy mengatakan ada enam fase serangan yang dilakukan polisi selama enam menit di dalam Stadion Kanjuruhan.

KontraS berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa segera membentuk tim penyelidikan ad hoc dalam tragedi Kanjuruhan.

Menurut Bambang Pacul belum hadirnya Puan Maharani di Kanjuruhan bukan berarti lebih mencintai Korea Selatan ketimbang Indonesia.

Survei menyatakan bahwa, tingkat pengetahuan publik terkait Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk oleh Kemenkumham masih rendah.

Survei menunjukkan mayoritas responden setuju terhadap rekomendasi TGIPF yang menyarankan Ketua PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule mundur dari jabatannya.

Masyarakat menilai aparat kepolisian menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya tragedi Kanjuruhan.

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama ibunya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berdoa dan meletakkan bunga di lokasi Tragedi Itaewon.

Aremania menuntut para pelaku penembakan gas air mata saat tragedi Kanjuruhan juga harus menjalani proses pidana.

Komnas HAM sebut penegakan hukum tragedi Kanjuruhan bisa menyasar kelompok tinggi, terutama penanggung jawab sepak bola.

Pemeriksaan sampel pada laboratorium independen tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua bulan.