Indeks Tp4d

Jaksa TP4D yang terlibat proyek pemerintah dimutasi untuk menutupi permasalahan.

KPK menilai kinerja TP4 dan TP4D acap kali disalah gunakan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

Kejagung tetap akan melanjutkan pengawalan pembangunan nasional meski TP4 dibubarkan.

Mahfud MD menyatakan TP4 serta TP4D yang dibentuk mengawal proyek pemerintah akan dibubarkan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bakal mengevaluasi keberadaan TP4 dan TP4D.

Lokataru menilai, TP4D yang mengawal pembangunan harus segera dievaluasi karena diduga justru rawan menimbulkan korupsi.

Bubar atau tidak TP4D di Kejaksaan Agung akan diputuskan dalam rapat dalam waktu dekat.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanudin berencana akan mengevaluasi TP4 bahkan akan membubarkan lembaga itu jika bermasalah.

Kejagung menyerahkan Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono kepada KPK usai ditetapkan sebagai tersangka. Ini berbeda dengan sikap Kejagung dalam OTT jaksa di DKI beberapa waktu lalu.

Enam penyidik KPK menggeledah di sejumlah ruangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Yogyakarta.

Usai diserahkan dari Kejagung ke KPK, Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) akhirnya ditahan sebagai tersangka kasus suap lelang proyek PUPKP) Kota Yogyakarta 2019.

Ketua Pukat UGM Oce Madril mengatakan keberadaan TP4D yang melakukan fungsi pengawasan terhadap proyek pembangunan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Terkait OTT KPK kasus suap Kejari Yogyakarta, Peneliti PUKAT Fakultas Hukum UGM Zaenur Rohman pun menilai bahwa proyek TP4D memang bermasalah

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan penyegelan dilakukan oleh KPK Senin (19/8/2019). Selain pintu ruangan ada juga sebuah laci yang disegel menggunakan stiker KPK.