Indeks Tni Aktif Di Kementerian

Secara normatif dwifungsi memang sudah dihapus seiring reformasi dan berlakunya UU 34/2004. Namun, praktiknya tak sepenuhnya hilang.

Presiden Jokowi menilai perwira TNI aktif belum saatnya mengisi jabatan sipil seperti kementerian/lembaga.

Ide Luhut soal TNI aktif bisa mengisi jabatan kementerian/lembaga menuai kritik. Usulan revisi UU TNI ini dinilai mengkhianati agenda reformasi.

Pengangkatan Brigjen Ario Prawiseso sebagai staf khusus Menteri Sandi dianggap menyalahi aturan UU TNI.

Anggota TNI aktif hanya mengisi pos jabatan terkait dengan kompetensi seperti bidang kemaritiman, politik, hukum, dan keamanan.