Indeks Titik Panas Karhutla

BMKG mengimbau masyarakat tujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur untuk mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam upaya penanggulangan karhutla, kementerian/lembaga dan pemda wajib bersinergi sesuai koridornya masing-masing.

Kepala BPBD Provinsi Riau M Edy Afrizal melaporkan kebakaran kebakaran hutan dan lahan terluas melanda Rokan Hilir, Bengkalis, dan Pelalawan.

Ratusan titik panas itu terpantau sensor modis (Satelit Terra-Aqua) SNPP dan NOAA BMKG Stasiun Meteorologi Klas I Sultan Thaha Jambi pada Januari-Juli 2023.

35 titik panas tersebut terpantau sepanjang Minggu (11/6) mulai pukul 01.00 hingga 24.00 WITA.

10 titik panas tersebut merupakan hasil pemantauan sepanjang Selasa (6/6) mulai pukul 01.00 hingga 24.00 WITA.

Stasiun Meteorologi BMKG telah menyampaikan hasil pemantauan titik panas ke BPBD tingkat provinsi dan kabupaten agar segera ditindaklanjuti.

BMKG Stasiun Balikpapan mendeteksi adanya 14 titik panas tersebar di Provinsi Kaltim, warga diminta tetap waspada.

Belasan titik panas itu tersebar di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Paser.

BMKG mendeteksi titik panas terbanyak berada di Kabupaten Kutai Timur dan Berau.

Seluruh wilayah titik panas itu berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Negeri Jiran Malaysia serta Singapura.

Intensitas kabut asap di sejumlah wilayah di Sumatera kembali meningkat sejak Rabu (11/10/2019).

BMKG menyatakan, 260 titik panas yang jadi indikasi awal karhutla tersebar di wilayah Sumatera pada Senin pagi ini.

Mabes Polri mengklaim jumlah titik hotspot karhutla turun dari 1.058 menjadi 869, pada hari ini.

Berdasar pantauan BNPB pada pukul 10.00 WIB, titik api kategori sedang dan tinggi di Riau mencapai 29 titik, Sumatera Selatan mencapai 19 titik, Bangka Belitung 14 titik, dan Jambi tiga titik.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau sejak Januari tahun ini luasnya sudah lebih dari 1.761 hektare dan banyak terjadi di daerah pesisir.

Walhi mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih akan terus terjadi bila akar masalah di daerah konsesi korporasi tak kunjung dituntaskan.

Klaim penurunan karhutla oleh Jokowi dinilai tak sesuai karena penyebab penurunan dipenagruhi faktor cuaca, bukan upaya sistematis yang dilakukan pemerintah.

Aktivis lingkungan menilai upaya kasasi Presiden Jokowi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai langkah defensif dan tak bertanggung jawab.

Peningkatan jumlah hotspot diakibatkan kondisi atmosfer dan cuaca yang relatif kering sehingga mengakibatkan tanaman menjadi mudah terbakar.