Indeks Terorisme

"Saudara Sofyan termasuk dalam jaringan Al Qaeda Asia Tenggara dengan nama Abu Ayas yang berperan sebagai pemasok senjata teroris di Aceh," tegas Setyo.

"Pada prinsipnya pemerintah sudah satu suara dan sudah kita konsolidasikan untuk segera RUU [Terorisme] ini selesai. Paling satu kali pertemuan bisa selesai."

Keterlibatan TNI dalam operasi kontraterorisme memberikan manfaat taktik sekaligus membuka celah pelanggaran hak-hak sipil dan mengundang balas dendam teroris.

Pandangan mengesampingkan HAM dinilai kurang tepat dalam pemberantasan teroris.

"Intoleransi adalah tangga pertama menuju terorisme. Sedangkan terorisme adalah puncak intoleransi."

Tak hanya menimbulkan rasa takut, aksi terorisme juga dapat merugikan negara dari sisi ekonomi. Nilainya pun tidak main-main.

Polri diminta peka terhadap hal-hal sensitif di masyarakat.

PDIP menilai HAM para terduga teroris tidak lebih penting daripada dampak perbuatan yang mungkin mereka lakukan.

Sikap itu dinilai Lucius karena DPR lebih ingin melindungi dirinya sendiri daripada masyarakat.

Choirul memandang ide yang dicetuskan Moeldoko itu terlalu reaksioner dan menunjukkan kepanikan pemerintah.

Menurut Mardani, keberadaan TNI dalam penanganan terorisme hanya dibutuhkan dalam keadaan yang benar-benar genting.

Komnas HAM menyatakan, hukuman mati bagi terdakwa terorisme, Aman Abdurrahman akan menghambat polisi membongkar jaringan terorisme.

Menurut Choirul Anam, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme belum terlalu dibutuhkan.

KontraS menilai, program derekalisai pemerintah masih belum efektif.

Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Windarto mengatakan, penjagaan tersebut bertujuan untuk mencegah aksi terorisme.

LBH Masyarakat meyakini, menghukum mati pelaku terorisme hanya melanggengkan lingkar kekerasan.

Terdakwa kasus tindak pidana terorisme Aman Abdurrahman dengan hukuman mati.

Ketika lubang kuburan tengah digali, warga di sekitar lokasi pemakaman para teroris lantas menutupnya kembali dengan tanah galian.

Hasil penggerebekan masih dalam penanganan Densus 88.

Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, lapas tersebut saat ini sedang dibangun, dan akan selesai dalam waktu dekat.