Indeks Tax Amnesty

Penerimaan dana repatriasi hasil program tax amnesty alias pengampunan pajak dalam bentuk investasi obligasi dan saham perusahaan belum maksimal. Sejak pemberlakuan program yang tahap pertamanya berakhir pada Jumat (30/9/2016) malam kemarin, transaksi harian di PT Mandiri Sekuritas yang mencapai Rp500 miliar per hari tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Perusahaan yang pernah dikelola oleh Presiden Jokowi juga mengikuti program pengampunan pajak. Sedangkan Jokowi secara pribadi tak mengikuti karena tak memiliki harta yang perlu dilaporkan.

Presiden Joko Widodo bersama bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Ken Dwijugeasteadi usai meninjau jalannya program pengampunan pajak hari terakhir periode pertama di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta.

Hari Jumat (30/9) merupakan batas waktu pengampunan pajak periode pertama untuk repatriasi atau deklarasi dalam negeri dengan tarif tebusannya sebesar dua persen.

Bos Indofood Franky Welirang (kanan) dan Yusuf Mansur (kiri) mendeklarasikan diri ikut program tax amnesty di hari terakhir dengan mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jl. Gatot Subroto , Jakarta.

Program amnesti pajak hingga pagi ini telah terkumpul jumlah harta sebesar Rp3.195 triliun. Angka ini dipastikan akan terus bertambah mengingat 30 September sebagai hari terakhir periode pertama amnesti pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa uang tebusan amnesti pajak Indonesia paling tinggi daripada negara-negara lain. Dengan ini, upaya reformasi sistem perpajakan diharapkan dapat berjalan baik.

Pada Kamis (29/9/2016) siang ini atau sehari sebelum penutupan surat penyertaan harta (SPH), jumlah wajib pajak yang hendak mendaftar program amnesti pajak di empat lokasi kantor pajak di Jakarta membludak. Untuk mengantisipasi hal itu, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan keadaan luar biasa (KLB).

Sejumlah pengusaha kelas kakap seperti Aburizal Bakrie dan Prajogo Pangestudilaporkan tengah mengurus surat pernyataan harta (SPH) sebagai bagian dari program tax amnesty ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (29/9/2016). Mereka beralasan sudah seharusnya warga negara yang baik ikut amnesti pajak.

Berbagai kelompok buruh menggelar unjuk rasa di Jakarta. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut UU Tax Amnesty, mencabut PP No 78/2015, tolak upah murah, naikan upah minimal 2017 sebesar Rp 650.000.

Dana tebusan amnesti pajak hingga Rabu (28/9/2016) siang baru mencapai Rp54,3 triliun atau sekitar 32,9 persen dari target Rp165 triliun. Padahal, dana tebusan ini diharapkan bisa menambal defisit APBN-P 2016. Bagaimana cara pemerintah menyiasati defisit ini?

Dirjen Pajak mengaku tak puas atas hasil amnesti pajak yang dinilai masih jauh dari target. Jangka waktu periode I program Amnesti Pajak yang terlalu pendek menjadi salah satu kendala.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan pelayanan amnesti pajak didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Grogol Petamburan di Jalan S Parman Jakarta Barat.

Singapura menunjukkan gerak waspada terhadap kebijakan amnesti pajak Indonesia. Tapi harap diingat, tegangan semacam ini tak hanya terjadi sekarang. Ada rupa-rupa masalah yang pernah membuat kedua negara terlibat friksi. Mungkinkah hubungannya akan sangat buruk di masa depan?

Sandiaga selaku Wakil Kadin ikut tax amnesty. Keikutsertaannya dalam tax amnesty kali ini adalah untuk menyampaikan surat pernyataan harta perusahaannya. Sementara untuk pajak pribadinya akan disampaikan esok hari.

Kadin mengimbau pelaku usaha Indonesia untuk merepatriasi hartanya ke dalam negeri.

Menjelang akhir periode pertama program amnesti pajak, Dirjen Pajak memberikan kemudahan pelayanan. Bagi para Wajib Pajak diperbolehkan hanya melampirkan surat pernyataan terlebih dahulu.

Perekonomian Indonesia saat ini masih dalam kondisi stabil di tengah kondisi perekonomian global yang belum menentu. Indonesia diuntungkan karena menjadi salah satu tujuan investasi dan telah memiliki kebijakan-kebijakan yang menstabilkan lain seperti

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyerahkan tanda terima Surat Pengakuan Harta (SPH) dan mendapatkan jaminan amnesti kepada pengusaha A M Hendropriyono di Jakarta.

Murdaya Poo merupakan pemilik PT Central Cipta Murdaya (Berca Group), yakni grup usaha yang bergerak pada berbagai sektor, mulai dari kelistrikan, perdagangan, properti, infrastruktur, manufaktur, agrobisnis, permesinan, teknologi informasi, dan kehutanan, dan tercatat sebagai orang terkaya ke-13 di Indonesia tahun 2015 menurut Majalah Forbes.