Indeks Tambang

Politik
Rabu, 23 Juli 2025

Maruf Amin Minta Tambang Digunakan untuk Kemakmuran Rakyat

Maruf Amin menginginkan agar tambang digunakan untuk kepentingan rakyat sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-undang 1945.
Sosial Budaya
Selasa, 22 Juli 2025

Bertemu PP Muhammadiyah, KPK Minta Tambang Ormas Patuh Hukum

KPK juga membahas soal langkah lanjutan dari kerja sama yang telah terjalin dengan PP Muhammadiyah seperti pengembangan modul pendidikan antikorupsi.
Ekonomi
Selasa, 22 Juli 2025

Bahlil Carikan Lahan Tambang Strategis untuk Muhammadiyah

Bahlil sebut pemerintah tak ingin asal memberikan lahan, dan perlu memastikan bahwa lahan kualitas dan kelayakannya untuk dikelola.
Hukum
Senin, 21 Juli 2025

Muhammadiyah Serahkan Kajian Tata Kelola Tambang ke KPK

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menyerahkan hasil kajian mengenai tata kelola tambang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ekonomi
Jumat, 18 Juli 2025

Ada Tambang Ilegal di IKN, Bahlil: Bukan Domain Kami

Bahlil menegaskan Kementerian ESDM hanya mengurus permasalahan tambang resmi atau berizin.
Hukum
Kamis, 10 Juli 2025

Eks Menteri ESDM Beri Keterangan ke KPK soal Pengelolaan Tambang

Arifin menyebut aktivitas pertambangan ini telah berlangsung sejak 2004 dan berada di wilayah Indonesia timur.
Ekonomi
Rabu, 2 Juli 2025

MDKA Bukukan Pendapatan 502 Juta Dolar AS di Kuartal I-2025

Perseroan mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam bisnis emas.
Ekonomi
Kamis, 26 Jun 2025

Negara Rugi Rp700 T, Prabowo Minta 300 Ribu Ha Tambang Disita

Langkah penertiban ini dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.
Mozaik
Sabtu, 21 Jun 2025

Gus Dur yang Sadar Lingkungan dan Absen Beri Konsesi Tambang

Selama menjabat presiden, Gus Dur selalu menghindari pemberian konsesi tambang. Begitu pun saat jadi petinggi NU, ia tak pernah menyambut baik aktivitas itu
Sosial Budaya
Selasa, 17 Jun 2025

Kemenhut Cabut Izin Tambang di Pulau Wanonii Sulawesi Tenggara

Pencabutan PPKH di Pulau Wawonii karena ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan masyarakat untuk pencabutan SK PPKH tersebut.
Bisnis
Jumat, 13 Jun 2025

Waketum Gerindra Musa Bangun Jadi Komisaris Utama Inalum

Musa Bangun sebelumnya pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat serta Pati Ahli Kasad Bidang Hukum.
Bisnis
Jumat, 13 Jun 2025

Genjot Produksi, PT Timah Anggarkan Capex Rp469 Miliar di 2025

TINS targetkan produksi mencapai 21.500 ton bijih timah sepanjang 2025.
Bisnis
Kamis, 12 Jun 2025

Menakar Keuntungan Antam dari Pulau Gag Raja Ampat

Sejak 2018, Gag Nikel telah memproduksi 15,4 juta wmt bijih di Raja Ampat. Tanpa eksplorasi lanjutan, cadangan baru akan habis pada 2038.
Hukum
Rabu, 11 Jun 2025

Bareskrim Polri Bakal Selidiki Kasus Tambang Nikel di Raja Ampat

Bareskrim Polri menegaskan akan menyelidiki kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Bisnis
Rabu, 11 Jun 2025

MIND ID Rombak Jajaran Direksi dan Tambah Tiga Jabatan Baru

perubahan ini merupakan hasil keputusan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa, 10 Juni 2025.
Ekonomi
Rabu, 11 Jun 2025

Segera Terbitkan Izin Tambang untuk UMKM, Bahlil: Jangan Digadai

Bahlil tegaskan bahwa UMKM dan koperasi berhak memiliki tambang.
Ekonomi
Selasa, 10 Jun 2025

Tak Harus Identik Jual Bakso, Bahlil Dorong UMKM Kelola Tambang

Bahlil memfasilitasi pengusaha UMKM dengan mengubah regulasi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
Politik
Selasa, 10 Jun 2025

Golkar Bela Bahlil yang Dicap Penipu soal Tambang di Raja Ampat

Idrus Marham, memprotes penyematan penipu, manipulator, hingga aktor perusaka lingkungan kepada Bahlil Lahadalia ihwal tambang nikel di Raja Ampat.
Sosial Budaya
Senin, 9 Jun 2025

Bupati Subang Ngamuk Truk Tambang Langgar Aturan di Jalur Wisata

Truk tambang hanya boleh beroperasi pada Senin-Jumat pukul 06.00–08.00 WIB, serta Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional mulai pukul 06.00 hingga 20.00 WIB.
Ekonomi
Senin, 9 Jun 2025

HIPMI Minta Waspadai 'Framing' Asing di Isu Tambang Raja Ampat

Kampanye lingkungan hidup yang menghentikan laju industri tambang dinilai kerap dimanfaatkan oleh aktor asing sebagai alat politik.