Indeks Sumatra Barat

Andre Rosiade minta kasus Nenek Saudah tak berhenti pada tindak penganiayaan. Tapi juga pengusutan kasus besar seperti tambang ilegal.

Pemerintah butuh data valid jumlah rumah warga yang rusak untuk segera mencairkan dana bantuan hunian bagi pengungsi.

Amblesan tanah terjadi akibat proses erosi buluh atau pengikisan tanah oleh aliran air bawah permukaan.

Berdasarkan data sementara lebih dari 175 ribu unit rumah rusak dengan tingkat kerusakan yang beragam.

Pemanfaatan kayu gelondongan banjir Sumatra harus dilakukan sesuai prosedur dan tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan komersial.

Korban bencana Sumatra memiliki permohonan yang berbeda-beda terkait pembangunan hunian.

Kemenkes beri imunisasi khusus yang menyasar anak-anak di wilayah terdeteksi kasus campak mulai awal pekan ini.

Saat ini Gunung Marapi masih berstatus waspada atau Level II.

Kelompok makanan, minuman, serta tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Jumlah pengungsi akibat bencana di 3 provinsi tersebut mencapai 380.399 jiwa.

Kondisi banjir bandang seperti ini sudah lima kali terjadi semenjak akhir November 2025.

Pembangunan jembatan tersebut dilakukan sebagai langkah cepat memulihkan akses transportasi masyarakat yang sempat terputus akibat kondisi darurat.

lebih dari separuh kabupaten/kota yang terdampak bencana di Sumatra telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Banjir air bercampur lumpur berbatu tersebut merusak rumah-rumah di sekitar aliran Sungai Batang Aia Pisang.

Pembongkaran jalur kereta Lembah Anai tidak bisa dilakukan tergesa-gesa dan harus melalui kajian mendalam.

Pihak teknis menginginkan pembongkaran. Namun pelestari budaya berupaya mempertahankan.

Satgas PKH identifikasi sejumlah pihak yang diduga berkontribusi terhadap banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Dipastikan relokasi bukan sekadar memindahkan warga, tetapi memulihkan kehidupan mereka secara bermartabat.

Pemprov Sumbar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026 sebesar Rp3.214.846 untuk 2 sektor usaha.

Sejumlah kabupaten masih melanjutkan status tanggap darurat daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.