Indeks Suap

Azis Syamsuddin menambah tebal daftar pimpinan DPR yang ditangkap KPK karena korupsi. Sebelumnya ada Novanto dan Taufik Kurniawan.

Alex Noerdin dan Muddai Madang dua kali menyandang status tersangka kasus korupsi dalam enam hari.

Pasal yang dipakai penyidik untuk menjerat Alex Noerdin dinilai sudah tepat. Jangan sampai hujatan publik bisa meringankan vonis seperti kasus Juliari.

Tiga saksi dipanggil KPK pada Rabu (8/9/2021) dalam kasus korupsi yang menyeret Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Bupati Banjarnegara pernah mengklaim menyesal maju jadi kepala daerah karena gaji kecil. Ia sebut pasti korupsi dan ternyata ia benar-benar korupsi.

Rencana KPK menjadikan eks napi korupsi sebagai penyuluh antikorupsi dinilai kontraproduktif. KPK didesak membatalkan rencana itu.

Dadan merupakan salah satu tersangka dalam kasus suap Ditjen Pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan 2016 dan 2017.

Langkah KPK tersebut diambil setelah Mahkamah Agung memutus Abidin bersalah melakukan korupsi berupa menerima gratifikasi mencapai Rp34 miliar.

ICW menilai Pinangki layak dihukum lebih berat hingga 20 tahun penjara karena statusnya sebagai jaksa, tapi hakim justru menyunatnya.

Dewas KPK memecat penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju dengan tidak hormat berdasarkan hasil persidangan kode etik, Senin (31/5/2021).

Jumlah setoran lelang jabatan di Kabupaten Nganjuk bervariasi mulai dari Rp2 juta hingga Rp50 juta.

Semalam penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terkait suap Walkot Tanjungbalai dengan penyidik KPK.

KPK didesak segera mengusut dugaan pidana Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Pun dengan MKD terkait pelanggaran etik.

Eni Maulani mencicil hukuman uang pengganti ke KPK sebesar Rp500 juta dari total Rp5,087 miliar dan 40 ribu dolar Singapura. 

KPK masih terus mendalami adanya dugaan penerimaan sejumlah dana sebagai kickback dari PT DI kepada pihak-pihak tertentu di Setneg.

KPK selama 2020 ini masih punya utang menangkap 7 DPO tersangka kasus korupsi, salah satunya politikus PDIP Harun Masiku.

Prasetijo mengaku status hukum Djoko Tjandra saat ditemui adalah sebagai orang bebas.

Napoleon mengaku membalas surat istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran yang meminta penjelasan mengenai "red notice" suaminya karena ingin melayani masyarakat.

Uang suap yang diterima Bupati Banggai Laut Sulawesi Tengah Wenny Bukamo diduga untuk membiayai 'serangan fajar' Pilkada 2020.

Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte merasa dizalimi dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.