Indeks St Burhanuddin

Kejagung meluruskan isu kedekatan artis Celine Evangelista dengan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Kejaksaan Agung dan Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen agar proyek tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jaksa Agung memberi sinyal akan memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate terkait kasus dugaan rasuah pengadaan BTS Kominfo.

Jaksa Agung mengingatkan Satgas Mafia Tanah bekerja keras menumpas habis para bandit agar rakyat tidak terus menerus menjadi korban.

Kejagung menilai PT Duta Palma Group melakukan pengelolaan lahan hutan seluas 37.095 hektar di Riau secara ilegal menyebabkan negara mengalami kerugian.

Dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya berlangsung pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022.

Arsul Sani meminta agar larangan mengenakan pakaian atribut keagamaan saat sidang cukup sebagai imbauan dari Jaksa Agung saja, bukan menjadi aturan khusus.

Kejaksaan Agung akan membuat Surat Edaran agar terdakwa tidak menggunakan atribut keagamaan dalam sidang.

ICW menilai pernyataan Jaksa Agung akan menambah semangat koruptor melancarkan praktik korupsi karena tidak akan diproses hukum.

Menurut Jaksa Agung, saat ini tengah dibahas apakah perkara tersebut benar tindak pidana korupsi atau ada kelalaian bisnis atau kemungkinan risiko bisnis.

Sesjamdatun Chaerul Amir terbukti melanggar Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jaksa Agung ST Burhanuddin divonis berbohong soal kasus Semanggi. Keluarga korban berharap ini awal mula penuntasan kasus.

Jaksa Agung ST Burhanuddin klaim tak pernah berkomunikasi dengan penyidik yang menangani perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Menurut Jaksa Agung Burhanuddin kepala desa umumnya adalah orang biasa yang dipilih oleh warganya, tapi sulit memahami masalah keuangan negara.

Kejagung mendalami peran OJK dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kejagung tengah menelusuri transaksi-transaksi yang jumlahnya lebih dari lima ribu transaksi.

Secara langsung Firli pun meminta Kejaksaan terus mengirimkan jaksa-jaksa terbaiknya ke KPK.

Jaksa Agung berdalih belum adanya pengadilan ad hoc menjadi hambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Menjadi Jaksa Agung tak hanya sebagai pejabat publik tapi ada komunikasi politik, karena ada dukungan partai politik.

Burhanuddin mengatakan eksekusi terpidana mati menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.