Indeks Sri Mulyani Indrawati

Elek Yo Band yang digawangi sejumlah menteri Kabinet Kerja ikut meramaikan ajang Java Jazz 2018 pada Jumat (3/3/2018) kemarin.

Saat tampil di Java Jazz 2018, Elek Yo Band bakal membawakan tiga buah lagu, yakni “Juwita Malam”, “Ku Tak Bisa” milik Slank, dan “Dia” yang dinyanyikan oleh Anji.

Gubernur BI memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan AS sebanyak tiga kali selama 2018.

Sri Mulyani dan Agus Martowardojo memberikan tanggapan berbeda soal keputusan Presiden Jokowi mengusulkan Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 ke DPR RI. 

Dengan melarang praktik ijon, Sri Mulyani menilai penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lebih kredibel.

Menkeu mengatakan realisasi penerimaan negara mencapai Rp101,4 triliun atau 5,3 persen dari target APBN 2018 yang sebesar Rp1.894,7 triliun

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memberikan insentif untuk Babinsa sesuai dengan beban kerjanya di lapangan.

Menkeu mengeluhkan daya serap anggaran Kemenhub yang tidak pernah lebih dari 90 persen.

"Korupsi. Saya rasa kementerian (Kemenhub) ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," kata Sri Mulyani.

"Kita lihat ada 2 juta pelamar masuk hanya untuk 37 ribu yang kita gunakan. Jangan sampai mereka yang masuk ke pemerintahan hanya dalam 6 bulan menjadi bodoh," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyatakan insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance kurang diminati pelaku sektor industri. 

Pemerintah akan meningkatkan dana desa secara bertahap jika tata kelola sudah bagus.

Kementerian Keuangan merevisi peraturan yang berkaitan dengan ketentuan soal barang bawaan penumpang dari luar negeri. 

Robert Pakpahan didapuk sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah dalam mendukung berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana keuangan negara akan membantu daerah yang mengalami bencana sesuai kriteria yang ada.

"Saya senang sebenarnya, kalau banyak orang yang menceritakan dia kaya, beli mobil, beli segala macam. Itu bagus, karena dia sebetulnya melakukan voluntary disclosure," kata Sri Mulyani.

Dalam beberapa kasus, pewawancara LPDP terbukti tidak kompeten dalam menggali rencana studi peserta seleksi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sampai saat ini belum memberikan keputusan atau menunjuk nama untuk menempati posisi Direktur Jenderal Pajak yang baru.

Menkeu tak mau menanggapi isu soal Robert Pakpahan yang menurutnya masih rumor.

Menkeu tanda tangani revisi penggunaan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) untuk pemanfaatan fasilitas pembebasan PPh pengalihan hak atas tanah bangunan yang belum dibaliknamakan