Indeks Sofyan Djalil

IBC berupaya susun rekomendasi agar kebijakan pemerintah di masa mendatang dapat lebih baik dan efektif dalam menyelesaikan masalah nasional.

Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil menepis adanya isu bagi-bagi tanah di kawasan IKN, Kalimantan Timur.

Sofyan Djalil menyebut kepesertaan JKN untuk mengakses layanan publik sifatnya wajib.

Ratusan pegawai BPN yang terlibat mafia tanah saat ini sudah diberikan sanksi tegas mulai dari dipecat dengan tidak hormat hingga dilaporkan ke polisi.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengakui banyak kasus mafia tanah melibatkan ASN.

Petani dan warga Urutsewu sakit hati dengan penyertifikatan lima bidang karena selama ini TNI AD hanya pinjam tanah.

Ketua Umum IAI Ahmad Djuhara menilai gedung yang menjadi kantor Sofyan Djalil tidak memiliki tangga kebakaran sehingga ia yakin akan berbahaya bagi penggunanya.

Sofyan Djalil mengatakan kemungkinan perizinan IMB dan AMDAL akan disederhanakan ketimbang benar-benar dinihilkan seperti wacana yang ia lempar ke publik.

Sofyan juga memastikan nomenklatur untuk kementeriannya nanti tak akan berubah.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan). Kesepakatan dilakukan setelah Presiden Jokowi meminta agar pembahasan RUU Pertanahan ditunda.

Sofyan Djalil menilai IMB bisa diganti dengan proses standardisasi bangunan.

Kementerian ATR/BPN menemukan 6.200 lokasi pelanggaran tata ruang, berdasarkan audit pada tahun 2018. Sebanyak 4.414 di antara pelanggaran itu berada di Bandung Utara.

Luhut Panjaitan dan Hashim Djojohadikusumo tak miliki hubungan kepemilikan tanah yang menjadi sasaran Ibu Kota di Penajam Paset Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Sofyan menyebutkan bila RUU ini disahkan sekitar 90 persen masalah terkait tanah dapat diatasi.

KPK meminta aturan teknis saat enam kementerian menandatangani nota kesepahaman soal Beneficial Ownership.

Pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek akan rampung pada akhir Juli 2019.

Koalisi Buka Data HGU akan melaporkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Bareskrim Polri terkait penolakan membuka data HGU.

Informasi publik soal hak guna usaha (HGU) sawit diperlukan untuk memantau industri agar sesuai dengan Undang-undang Dasar yang mengamanatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

Walhi mengecam keputusan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang tak mau menjalankan putusan MA untuk membuka data Hak Guna Usaha (HGU) ke publik.

Sofyan Djalil tak mau membuka data HGU karena akan membahayakan industri sawit.