Dishub DKI Jakarta menyampaikan kepada perwakilan ojol bahwa proses ERP masih dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.
PSI menilai perluasan ganji-genap bukan solusi efektif untuk mengurangi polusi udara. Menurut PSI, penerapan sistem jalar berbayar (ERP) justru bisa menjadi solusi yang lebih baik.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono menilai niat Anies mengutamakan pengembangan transportasi umum ketimbang ERP berpotensi tidak efektif mengurai kemacetan.
Sistem jalan berbayar atau ERP akan diterapkan di Jakarta. Namun, sistem ini menuai kritik, meski ada sisi positif untuk pengendalian kepadatan kendaraan di ibu kota.