Indeks Sistem Jalan Berbayar
Temui Ojol Usai Demo, Dishub DKI: Sosialisasi ERP Belum Jalan
Dishub DKI Jakarta menyampaikan kepada perwakilan ojol bahwa proses ERP masih dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.
Dishub DKI Jakarta Kaji Ulang Raperda ERP
Dalam kajian lanjutan terhadap ERP, Dishub DKI menyebut akan memperluas berbagai masukan ke dalam Raperda PL2SE tersebut.
DPRD: ERP Bisa Dilakukan Jika Transportasi Publik sudah Maksimal
Pelayanan transportasi publik dianggap belum maksimal sehingga kebijakan tersebut justru menuai polemik karena akan menyengsarakan warga Jakarta.
Penerapan ERP Ojek Online, Asosiasi: Harus Ada Penyesuaian Tarif
Kebijakan tersebut dinilai memojokkan ojek online lantaran ada pertambahan biaya operasional ERP yang ditanggung dari dompet para pengemudi.
Jalan Berat Penerapan Electronic Road Pricing di Indonesia
Kemacetan lalu lintas yang tinggi di kota-kota besar Indonesia menelan biaya setidaknya USD5,6 miliar (Rp87,36 triliun)
Polemik ERP di Jakarta: Warisan Gubernur Terdahulu yang Stagnan
Kebijakan ERP dinilai masih layak dilakukan Pemprov DKI karena efektif dalam upaya mengontrol kendaraan pribadi.
Dishub DKI: Kebijakan ERP Sudah Masuk Program Pembentukan Perda
Ketentuan mengenai tarif, ruas jalan, jenis kendaraan, dan lain-lain merupakan substansi yang akan dibahas.
Dishub Depok: Penerapan Jalan Berbayar di Margonda Masih Kajian
Dinas Perhubungan Depok menegaskan penerapan jalan berbayar atau di Jalan Margonda Raya masih dalam tahap kajian BPTJ.
Anies Baswedan Perluas Ganjil Genap di DKI, PSI Tagih Penerapan ERP
PSI menilai perluasan ganji-genap bukan solusi efektif untuk mengurangi polusi udara. Menurut PSI, penerapan sistem jalar berbayar (ERP) justru bisa menjadi solusi yang lebih baik.
Tanpa ERP, Usaha Anies Baswedan Urai Kemacetan DKI akan Sia-Sia
Kepala BPTJ Bambang Prihartono menilai niat Anies mengutamakan pengembangan transportasi umum ketimbang ERP berpotensi tidak efektif mengurai kemacetan.
Anies Sebut Penerapan ERP terhadap Motor Terkendala PP 97/2012
Anies menyatakan penerapan jalan berbayar untuk sepeda motor terkendala oleh ketentuan dalam pasal 3 PP nomor 97 tahun 2012.
BPTJ Targetkan Sistem Jalan Berbayar Mulai Berlaku di DKI pada 2019
BPTJ masih mempersiapkan penerapan sistem jalan berbayar (ERP) di DKI Jakarta. BPTJ menargetkan sistem ERP bisa mulai diberlakukan pada tahun 2019.
Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Akan Beroperasi Mulai April 2019
Sistem jalan berlayar diberlakukan agar pengguna jalan Sudirman-Thamrin beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum massal.
Dishub DKI Targetkan Perda Jalan Berbayar Rampung Akhir 2018
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan, Perda tentang sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) akan dirampungkan Desember 2018.
Plus Minus ERP, Jalan Berbayar di DKI yang Sedang Proses Lelang
Sistem jalan berbayar atau ERP akan diterapkan di Jakarta. Namun, sistem ini menuai kritik, meski ada sisi positif untuk pengendalian kepadatan kendaraan di ibu kota.
Sandiaga: Sistem Jalan Berbayar Diterapkan di Jakarta pada 2019
Pemprov DKI menerapkan sistem lelang investasi untuk memilih perusahaan penyedia teknologi sistem jalan berbayar di DKI Jakarta.