Indeks Sidang Phpu

Kuasa hukum Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan menanyakan kepada Marsudi soal kapan terakhir kali melakukan audit IT server KPU.

Berkas bukti tim hukum Prabowo-Sandiaga tidak dapat diverifikasi karena tidak disusun sesuai aturan.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan presiden 2019 hari ini Selasa (18/6/2019).

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf turut menjawab tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga terkait Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dalam sengketa hasil Pilpres 2019.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menilai jawaban KPU gagal meyakinkan majelis hakim konstitusi dalam sidang sengketa hari ini.

KPU tidak mempermasalahkan posisi cawapres 01 KH Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Mandiri Syariah Mandiri (BSM).

Dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019, KPU memberi penjelasan jawaban terkait DPT siluman yang disampaikan pihak pemohon yakni tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Menjelang sidang sengketa Pilpres, pihak kepolisian telah menyiapkan 13.747 personel untuk mengamankan sidang di MK, Selasa (18/6/2019).

Selain menyiapkan jawaban, KPU juga akan menyampaikan keberatan atas permohonan gugatan BPN terkait PHPU Pilpres 2019.

TKN Jokowi-Ma'ruf meminta BPN Prabowo-Sandiaga tidak membawa perasaan alias "baper" saat mengikuti persidangan gugatan PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) membantah isu yang beredar terkait adanya ancaman untuk hakim-hakim konstitusi.

Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebutkan bahwa capres Jokowi menggunakan APBN dan program pemerintah untuk mendukung kepentingannya.

Menkominfo Rudiantara kembali menegaskan, jika pemerintah tidak membatasi penggunaan Medsos selama sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di MK.

Ketua KPU Arief Budiman menilai permohonan gugatan dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres tidak menyasar kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. 

Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mengutip pendapat Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra dalam materi gugatan PHPU Pilpres 2019.

Kubu Prabowo-Sandiaga menyinggung imbaun Jokowi agar pendukungnya menggunakan baju putih saat ke TPS pada pencoblosan Pilpres 2019 sebagai Pelanggaran Pemilu.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana dalam sidang perdana PHPU untuk Pilpres 2019 membantah bahwa tautan berita bukan alat bukti dalam sengketa pemilu.

Polri mencegah massa dari daerah yang ingin mendatangi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.

Tim hukum Prabowo-Sandiaga mengutip pernyataan Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat membacakan permohonan gugatan di sidang PHPU MK.

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meyakini jika perbaikan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres 2019 tidak bisa dilakukan.