Indeks Setneg

Juri menyatakan, masyarakat telah mengetahui kinerja Prabowo yang sebenarnya sehingga Pemerintah Pusat tidak memerlukan agenda setting.

Wamensesneg enggan mengomentari sikap dan pernyataan terkait penangkapan aktivis dari instansi di luar kepolisian seperti Komnas HAM.

Menurut Juri, Prabowo merupakan pemimpin negara melakukan apapun demi persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk lewat pemberian amnesti Hasto & abolisi Tom.

Akun pengunggah klaim tersebut bukan akun resmi Kemensetneg. Tautan pendaftaran yang disertakan juga tidak mengarahkan ke situs resmi milik Kemensetneg.

Presiden Joko Widodo belum menerima surat penetapan tersangka Wamenkumham Eddy Hiariej dari KPK hingga hari ini.

Kementerian Sekretariat Negara RI menyatakan kawasan Monas dapat digunakan sepanjang tidak untuk acara komersial dan bebas dari atribut politik.

Menurut KPK hanya empat jabatan di Kemensetneg yang wajib lapor LHKPN, yakni pejabat eselon I, eselon II, bendahara, dan auditor.

Link download logo HUT RI ke 77 resmi di laman Setneg, aturan penggunaan logo HUT RI ke 77 dan apakah tanggal 17 Agustus libur?

Faldo mengklaim sudah ada perbaikan di era kedua Jokowi pada masalah komunikasi.

Setneg memastikan Presiden Jokowi masih memegang kendali pemerintahan di tengah naik turunnya kepuasan masyarakat.

Setneg merespons isu soal Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada akhir Maret 2022.

Staf Khusus Mensetneg Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini menyebut pemerintah berharap IKN bisa menjadi solusi dari berbagai isu kebangsaan.

Setneg meluruskan isu terkait penentu trek Formula E tetap dalam wewenang Pemprov DKI, bukan Presiden Jokowi.

Sekretariat Negara menjamin Andika Perkasa akan resmi bertugas sebagai Panglima TNI sebelum memasuki akhir November.

Pemerintah pun menjamin bahwa pengiriman surpres Panglima TNI ke DPR akan diumumkan secara terbuka.

Ombudsman RI (ORI) menyarankan agar Kemensetneg membentuk badan pengelolaan yang khusus mengurusi TMII secara profesional.

Pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Yayasan Harapan Kita (YHK) akan mendatangi Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (9/4/2021).

Setneg menjelaskan pemerintah tidak pernah menerbitkan surat keputusan yang menyatakan Indonesia berstatus darurat keuangan negara.

KPK masih terus mendalami adanya dugaan penerimaan sejumlah dana sebagai kickback dari PT DI kepada pihak-pihak tertentu di Setneg.

Masyarakat umum bisa mengakses jdih.setneg.go.id untuk membaca atau mengecek UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.