Indeks Sertifikat Tanah

"Hati-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo!" kata Jokowi.

"Biasanya setahun hanya 500.000 sertifikat tanah di seluruh tanah air. Ini sekarang kita percepat."

"Harus, enggak ada tawar menawar," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan keberadaan sertifikat tanah bisa memperjelas kepemilikan tanah milik warga.

Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika ingin menggadai sertifikat tanah yang dimiliki untuk memperoleh pinjaman.

Delapan pelaku mafia tanah yang menggugat Pemprov DKI Jakarta dengan sertifikat palsu ditangkap oleh Subdit II Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Pak Maruf kan temannya Pak SBY, bolak balik sama-sama," kata Zulkifli.

Anies mengatakan, belum tersertifikasinya sejumlah lahan di DKI Jakarta membuat aset tersebut tak dapat mendatangkan keuntungan ekonomis.

PT Pegadaian (Persero) menandatangani MoU kerjasama di bidang pertanahan bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). 

Presiden Jokowi akan meninjau pasar Mama-Mama Papua dalam kunjungan kedelapan di Provinsi Papua.

Sandi tiba pukul 10.30 WIB di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan dan tidak berkomentar apapun

Ada sejumlah keganjilan selama Ombudsman menginvestigasi dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dan SHGB di Pulau Pari. Salah satunya, warga diintimidasi pengembang.

Doa bersama diharapkan agar LAHP Ombudsman dapat menunjukkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan maladministrasi penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari.

LAHP tentang sertifikat tanah di Pulau Pari akan dirilis pada Senin 9 April 2018.

Isu kepemilikan lahan sedang banyak diperbincangkan, Sepanjang 2017 ada sebanyak 1.069.660 bidang tanah yang diperjualbelikan di Indonesia. Transaksi jual beli tanah yang paling besar terjadi di Jawa Barat yaitu 222.318 bidang tanah.

JK meminta masyarakat tidak menggunakan sertifikat tanah untuk mengakses pinjaman ke rentenir.

Menurut Idrus, politikus dan masyarakat harus mengedepankan cara berpolitik yang cerdas dan tidak memprovokasi.

Selain bagi-bagi sertifikat pemerintah juga mestinya membenahi ketimpangan kepemilikan lahan di Tanah Air.

"Saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri, tahun ini tujuh juta [sertifikat] kalau enggak bisa ganti, saya copot," kata Presiden Jokowi.

Sofyan Djalil yakin target lima juta sertifikasi tanah bisa terpenuhi hingga akhir tahun ini