Indeks Sertifikat Tanah

Menhan Ryamizard menjelaskan bahwa dulu lahan-lahan TNI selalu terletak jauh dari perumahan rakyat. Namun, kian lama rakyat mendekat dan terjadilah gesekan.

Ombudsman RI menilai bahwa gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, harus mengetahui perihal pemberian izin Hak Guna Bangunan Pulau D.

Pemerintah sedang menjalankan program perhutanan sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan.

Presiden Jokowi mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar terus bekerja keras menyelesaikan target 9 juta lahan tersertifikasi pada tahun 2019.

Presiden Joko Widodo mengeluhkan pemusatan kepemilikan 55,5 persen tanah di Indonesia ke tangan segelintir orang. 

Sebelum masa tugasnya berakhir di 2019, Presiden Jokowi menargetkan bisa menerbitkan tambahan 9 juta sertifikat tanah bagi masyarakat. Sayangnya program populis ini masih menyisakan berbagai persoalan sejak dirintis 35 tahun lalu.

Program nasional sertifikat tanah yang telah berjalan selama 35 tahun baru terealisasi sebesar 46 persen dari total bidang tanah di seluruh Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pada pemerintah daerah dan pusat mempercepat pelaksanaan program nasional tersebut pada 2024.

Pemerintah mengakui jika baru 44 persen bidang tanah (lahan) di seluruh Indonesia yang bersertifikat. Oleh karenanya, pemerintah berjanji akan bekerja lebih keras untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah yang masih tersisa.

Presiden Jokowi menegasan akan memotong red tape dalam pengurusan sertifikat tanah, sekaligus mengawasai secara ketat para pegawai dan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait hal tersebut.

Warga dari Parangkusumo,Yogyakarta membeberkan beberapa fakta bongkar paksa yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta sejak tahun 2007 dalam diskusi bertajuk “Lemahmu udu duwekmu-Mengurai Hak Milik Atas Tanah, Perspektif Warga DIY.”

Warga Yogya terdampak penggusuran menggugat undang-undang keistimewaan dan kebijakan pemerintah provinsi DIY yang secara umum terkait dengan hak milik tanah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 20.000 bidang tanah nelayan akan mendapatkan bantuan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat) pada 2016.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, saat ini masih banyak petani yang belum memiliki sertifikat lahan, untuk itu ia meminta agar pengurusan sertifikat tanah yang selama ini masih memakan waktu lama agar dipercepat dan diberikan kemudahan dalam prosesnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadikan Brebes sebagai proyek percontohan bagi Program Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program tersebut.