Indeks Sengketa Pemilu

Tim Pengacara Prabowo memutuskan datang ke LPSK untuk konsultasi terkait dengan persidangan yang akan dilalui di MK.

TKN menyatakan yang memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi adalah Bawaslu RI, bukan kewenangan MK.

Wakil Ketua BPN Sebut ucapatan Ketua MK saat membuka persidangan sebagai secercah harapan.

Menurut Media Group, tudingan BPN yang dibacakan dalam persidangan menjadi ranahnya MK

Kabag Penum Divisi Humas Polri membantah Polri berpihak pada salah satu paslon dalam pemilu.

Jokowi merespons sidang MK terkait sengketa pilpres digelar hari ini.

"Pak Prabowo mungkin masih nonton di Hambalang, nanti sore ke Kertanegara, (Jakarta)," kata Andre Rosiade

Anggota tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Luhut Pangaribuan mengatakan pihaknya telah menyiapkan jawaban terkait perbaikan permohonan gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Sidang sengketa hasil pemilu 2019 resmi dimulai hari ini. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui, yang terjadi sebelum hari ini.

Bawaslu membawa bukti dan dokumen keterangan untuk menjawab dalil BPN Prabowo-Sandi yang menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan jumlah mencapai 272 kontainer berisi dokumen sebagai alat bukti, Hasyim mengatakan jumlah itu menunjukkan keseriusan KPU dalam menghadapi kubu Prabowo-Sandiaga di MK.

Capres 02 Prabowo Subianto merespons proses berjalannya sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU akan menyerahkan draf jawaban dan alat bukti terkait gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/6/2019) siang ini.

Persoalan terkait posisi Ma'ruf Amin di dua bank syariah saat ia menjadi cawapres dinilai lebih layak dilaporkan ke Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. 

TKN menyatakan posisi Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas di 2 Bank Syariah saat ia maju sebagai peserta Pilpres 2019 tidak bisa dipersoalkan.

Komisioner KPU dari berbagai daerah di Indonesia berkonsolidasi menghadapi gugatan hasil Pemilu 2019 ke Mahkanah Konstitusi.

Menurut Wiranto, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan ke depan, salah satunya adalah masalah sidang gugatan Pilpres 2019 di MA.

KPU menyatakan sudah mempersiapkan dokumen dan saksi yang dibutuhkan dalam sidang kasus sengketa pemilu di MK.

KPU siapkan saksi dari seluruh Indonesia sesuai dengan lokus kasus.

Menurut Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah sembilan hakim akan dikawal oleh pengamanan dari rumah ke kantor, ke kediaman dinas, bahkan hingga ke daerah jika diperlukan.