Indeks Sektor Pertambangan

Bank Indonesia mencatat devisa ekspor 173 juta dolar AS itu berasal dari sembilan nasabah eksportir yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Jokowi tegaskan siap melawan jika ada pihak yang menggugat putusan larangan ekspor bauksit dan memenangkan sidang di WTO.

APBI minta pemerintah merevisi formula harga batu bara acuan (HBA) agar mencerminkan harga jual di pasaran.

Fahmy Radhi sebut keberanian Jokowi melakukan larangan ekspor bahan tambang mentah patut diancungi jempol.

Sri Mulyani sebut penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara 2021 menjadi tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan per Oktober 2019 menyentuh angka 6,53 persen. Nilai ini tumbuh melambat dari capaian September 2019 yang sempat menyentuh 7,89 persen.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga batu bara di dalam negeri atau domestic obligation market (DMO) pada tahun depan berada di angka 70 dolar AS per ton, meski tren harga batu bara global tengah menurun

Kementerian ESDM bekerjasama dengan Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjamin kepatuhan perusahaan menutup lubang tambang.

Masing-masing orang di lingkaran pemerintah punya kepentingan untuk melebarkan sayap bisnis tambang yang dikelola.

“Peningkatan capaian tersebut karena ada peningkatan kepatuhan pembayaran kewajiban perusahaan dan adanya tren kenaikan harga komoditas minerba,” kata Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono.

“Pertumbuhan industri perbankan tidak seperti yang kami harapkan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

“Kita lihat visi misi Bukit Asam ke depan adalah menjadi perusahaan energi," Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam) Arie Prabowo Ariotedjo.

Holding tambang BUMN diproyeksikan akan menguatkan finansial perusahaan dengan kepemilikan aset Rp89,409 triliun.

Meski berubah statusnya dari persero menjadi non persero, ketiga anggota holding itu tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang sifatnya strategis.

Yustinus mengatakan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bisa berdampak pada ketidakpastian penerimaan pajak daerah.

Pengurusan izin semen yang dulunya ada sekitar 50 bentuk izin kini dipangkas menjadi belasan saja.