Indeks Ruu Penyiaran

Akademisi mendorong aturan transparansi konten di media sosial. Indonesia bisa belajar dari DSA di Uni Eropa.

Ignatius Haryanto meminta DPR RI membentuk aturan mengenai algoritma media sosial yang dikenakan kepada seluruh perusahaan digital di Indonesia.

Dalam diskusi terkait RUU Penyiaran, Nurul Arifin menyoroti perbedaan definisi penyiaran konvensional dan konten digital seperti OTT.

AJI Bandung menilai RUU Penyiaran akan berdampak pada terbatasnya kerja konten kreator sebab KPI bekerja seperti lembaga sensor.

Baleg DPR menunda pembahasan RUU Penyiaran usai ramai gelombang protes dari insan pers dan pegiat jurnalisme.

RUU Penyiaran berpotensi digunakan untuk menyensor dan menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis.

Bayu Wardhana menduga draft RUU Penyiaran yang saat ini masih digodok DPR RI, skenario besar untuk melemahkan demokrasi.

Susatyo mengatakan jumlah massa yang dilaporkan dalam demo tersebut sekitar 200 orang.

Amalia Ikhlasanti menyebut ada tiga masalah utama dalam revisi UU Penyiaran. Apa saja?

Dafatr RUU penyiaran dinilai mereduksi kebebasan berpendapat dan pers. Anda bisa mengakses PDF-nya di artikel ini.

Pers dan DPR perlu berdiskusi untuk mencari solusi agar revisi undang-undang penyiaran tidak mengekang kebebasan pers.

Draf Revisi UU Penyiaran memuat pasal yang rawan mengekang kebebasan dan kreativitas kreator konten.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai larangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi menghambat pencegahan korupsi.

Djarot Saiful Hidayat menuding RUU Penyiaran sebagai sinyal pemerintah takut akan jurnalisme investigasi.

Panja Penyiaran Komisi I DPR RI akan mempelajari masukan dari masyarakat terhadap RUU Penyiaran.

Cak Imin menilai produk jurnalisme investigasi sangat dibutuhkan publik di tengah banjir informasi media sosial.

Jika pers dianggap separuh benar separuh salah, maka mediasi lewat Dewan Pers. Tunjukkan fakta yang dianggap keliru. Kalau cuma nuduh, namanya omong kosong.

Pembatasan lewat Pasal 50B ayat 2 butir c itu dinilai merontokkan independensi media dalam mencari kebenaran.

DPR mengklaim larangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi untuk meminimalkan dampak dari produk tersebut.

Dewan Pers juga tak sepakat penyelesaian sengketa jurnalistik di media penyiaran dilakukan oleh KPI.