Indeks Ruu Penyiaran

Pembatasan lewat Pasal 50B ayat 2 butir c itu dinilai merontokkan independensi media dalam mencari kebenaran.

DPR mengklaim larangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi untuk meminimalkan dampak dari produk tersebut.

Dewan Pers juga tak sepakat penyelesaian sengketa jurnalistik di media penyiaran dilakukan oleh KPI.

Isi draft RUU Penyiaran 2024 disorot karena memuat pasal yang dinilai mengancam kebebasan pers. Berikut daftar pasal RUU yang kontroversial.

Dewan Pers menilai RUU Penyiaran bakal melunturkan independensi media dan menghambat produksi karya jurnalistik berkualitas.

Nurul mengklaim RUU Penyiaran tidak bermaksud memberangus kebebasan pers. Komisi I DPR terbuka terhadap masukan publik.

Anggota Komisi I DPR, T.B. Hasanuddin, mengatakan bahwa larangan jurnalisme investigasi bisa menggerus demokrasi.

Masyarakat memerlukan jurnalisme bermutu yang salah satunya disajikan lewat investigasi jurnalistik.

Dave mengeklaim tidak ada niat pemerintahan Prabowo Subianto untuk memberangus hak menyampaikan pendapat dan memberikan informasi kepada masyarakat.

AJI menolak RUU Penyiaran utamanya Pasal 56 Ayat (2) butir c yaitu larangan menanyangkan investigasi eksklusif.