Indeks Ruu Cipta Kerja

Klaim Airlangga Hartarto yang menyebut PKS mendukung RUU Cipta Kerja (sebelumnya RUU Cilaka) dibantah Presiden PKS Sohibul Iman.

Mahfud menjawab permintaan serikat buruh yang akan demo pada Maret mendatang agar tak direpresi aparat.

Kesalahan pasal dalam RUU Cilakan diklaim akan diperbaiki saat pembahasan antara DPR RI dan pemerintah Indonesia.

Puan menuding pemerintah tak maksimal dalam melakukan sosialisasi sehingga meminta pemerintah lebih dulu mensosialisasikan RUU Cipta Kerja.

"Kami berpendapat [RUU Cipta Kerja] tidak sesuai apa yang diharapkan oleh presiden," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Salah satu partai di parlemen yang menolak RUU Cilaka adalah Demokrat. Pengamat menilai ini adalah cara mereka menaikkan pamor.

Pemerintah gagal membaca ulang draf RUU Cipta Kerja sehingga meloloskan Pasal 170.

RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) mengatur soal pendidikan yang berpotensi melanggengkan praktik pemalsuan ijazah, sertifikat, dan gelar.

Fraksi Gerindra beralasan beralasan terdapat salah ketik pada Pasal 170 seperti yang diklaim pemerintah.

Airlangga mengklaim kenaikan pendapatan per kapita bisa naik dua kali lipat karena RUU Cipta Kerja.

Jokowi tak tahu soal Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang kontroversial.

Politikus Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mendesak pemerintah menarik RUU Cipta Kerja serta menghapus Pasal 170 dalam RUU itu.

PHK massal yang terjadi di sejumlah daerah dan perusahaan sebelum adanya RUU Cipta Kerja, kemungkinan akan terus terjadi dan semakin dimudahkan dengan adanya Omnibus Law.

Jokowi didesak menarik kembali draf RUU Cipta Kerja (sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka) karena isinya dinilai ugal-ugalan dan salah ketik.

Kementerian Agama menghendaki sertifikasi halal berjalan dengan cepat dan tanpa biaya bagi UMKM.

Menurut Mahfud MD kesalahan tersebut akan menjadi ruang koreksi pemerintah saat membahas RUU Cipta Kerja bersama DPR RI.

"Nanti kami kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Pemerintah menghapus faktor inflasi serta mengubah pendekatan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 170 RUU Cipta Kerja --sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka-- menuai kritik karena dianggap menyalahi konstitusi dan berpotensi otoriter.

RUU Cipta Kerja menghilangkan peran serikat buruh dalam proses PHK. Ia juga memperluas jenis-jenis PHK yang tak perlu izin.