Indeks Ruu Cipta Kerja

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa undang-undang tidak bisa diubah ataupun diganti menggunakan Peraturan Pemerintah (PP).

Pasal 170 RUU Cipta Kerja --sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka-- menuai kritik karena dianggap menyalahi konstitusi dan berpotensi otoriter.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan PP tak bisa digunakan untuk mengubah isi UU karena bertentangan dengan hierarki hukum.

KSPI akan berdemonstrasi menolak RUU Cilaka. Tak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah.

Ada 9 alasan kenapa KSPI Said Iqbal menolak RUU Cipta Kerja alias RUU Cilaka.

Pesangon memang tak dihapus, tapi nominalnya diturunkan. 

Greenpeace nilai RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cilaka) akan memperparah krisis iklim karena kurang berpihak kepada pelestarian hutan dan jauh dari komitmen mengurangi energi fosil.

PSHK menilai RUU Cilaka jauh dari maksud pemerintah menjadikan momentum pembenahan regulasi karena yang muncul adalah penambahan beban penyusunan regulasi.

RUU Cilaka yang diubah menjadi RUU Cipta Kerja mengganti IMB dengan kata “Persetujuan Bangunan Gedung.”

RUU Cipta Kerja (sebelumnya Ciptakan Lapangan Kerja alias Cilaka) akan memangkas sejumlah kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin.

RUU Cilaka akan memberi sejumlah ketentuan baru bagi pengusaha tambang, salah satunya soal royalti bagi pengusaha sebagaimana ditambahkan dalam Pasal 128A RUU Cilaka.

Kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja dalam RUU Cipta Kerja berkurang.

Ketua Umum AJI Abdul Manan menilai perubahan pasal terkait pers ini patut diwaspadai.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menilai tak ada peraturan yang dilanggar terkait perubahan nama selama tidak mengubah substansi.

RUU Omnibus Cilaka merevisi ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan.

Rapat pembahasan substansi RUU Omnibus Law Cipta Kerja diwarnai aksi walk out serikat buruh.