Indeks Rshs Bandung

RSHS Bandung siap menjalani evaluasi dan menerima sanksi dari Kemenkes imbas insiden bayi nyaris tertukar.

Kuasa hukum Nina Saleha beri waktu 3x24 jam agar RSHS Bandung bentuk tim independen tes DNA bayi korban.

Pengacara korban desak pemecatan perawat yang terlibat dan ancam akan membawa kasus kisruh bayi di RSHS Bandung ke ranah hukum.

Olah TKP dilakukan selama sekitar dua jam dari jam 16.00 WIB hingga 18.00 WIB di lantai 7, Gedung Ibu dan Anak RS Hasan Sadikin Bandung.

Budi Gunadi juga memastikan akan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) milik pelaku sebagai efek jera.

Menteri PPPA juga mendorong agar hukuman kepada Priguna ditambah sepertiga karena dilakukan tenaga medis dalam kondisi relasi kuasa.

Wamenkes ingin menerapkan tes MMPI agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan sesuai janji dokter seperti pelecehan seksual yang dilakukan dokter PPDS RSHS.

Pencabutan STR dokter Priguna juga ikut membatalkan izin praktik dari pria yang melakukan kekerasan seksual kepada keluarga pasien RSHS Bandung itu.

Permintaan penghentian program residensi RSHS Bandung dilakukan akibat kasus kekerasan seksual yang dilakukan dr. Priguna kepada keluarga pasien.

Pelaku meminta korban berganti baju, mencoba menyuntik korban 15 kali, dan menghubungkan jarum suntik ke selang bius baru melaksanakan aksi bejatnya.

Pelaku merupakan dokter residen program spesialis anestesia yang melakukan kekerasan seksual ke keluarga pasien di RSHS Bandung pada pertengahan Maret 2025.

Menurut Rachim, manajemen RSHS telah mengumpulkan residen dan konsulen untuk tidak lagi melakukan perundungan di tempat belajar calon dokter spesialis.

Kemenkes meminta ketiga dirut RS tersebut memberikan sanksi kepada staf medis dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang terlibat perundungan.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga satu dalam mengantisipasi penyebaran virus corona.