Indeks Riau

Kementerian ESDM langsung turun langsung menangani untuk menjaga agar proyeksi produksi minyak nasional tetap mencapai target.

Perpanjangan penahanan ini juga berlaku untuk dua tersangka lain, yaitu Kadis PUPR-PKPP dan Tenaga Ahli Gubernur.

Pembalakan liar masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Padahal dapat berdampak pada lingkungan yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi.

Budi belum menjelaskan keterkaitan SF Haryanto dalam kasus ini hingga rumahnya digeledah.

WP (23) mengakui telah membeli kayu ilegal di Sijunjung dengan harga Rp26 juta dan berencana menjual kembali seharga Rp30 juta.

KPK periksa empat orang saksi, salah satunya yaitu Pj Sekda Riau, M Job Kurniawan.

KPK belum menjelaskan mengenai kehadiran dan materi pemeriksaan yang akan digali dari mereka.

Simak penjelasan soal lokasi Taman Nasional Tesso Nilo dan apa yang sedang terjadi di wilayah konservasi tersebut.

Nusron tidak merinci pihak yang melakukan kelalaian tersebut, tetapi kelalaian tersebut yang mengakibatkan konflik lahan di Tesso Nilo hingga saat ini.

Penyidik masih meminta keterangan kepada sejumlah saksi di lingkungan Pemprov Riau.

Pemeriksaan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Riau, yang menjadikan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, sebagai tersangka.

Ketiga lokasi tersebut digeledah penyidik terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) terkait penggeseran anggaran di Provinsi Riau.

KPK juga menggeledah kantor Gubernur Riau serta memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dan Kabag Protokol Setdaprov Riau, Raja Faisal.

Kasus pemerasan atau ‘jatah preman’ yang dilakukan kepala daerah adalah fenomena lama yang terus berulang. Teranyar menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.

Budi menyebut, penetapan tersangka yang telah dilakukan juga sebagai pintu masuk KPK untuk menelusuri pihak lain yang ikut terlibat korupsi di Riau.

Dalam pertemuan dengan SKPD, KPK mengatakan bahwa Abdul Wahid akan akan mengevaluasi atau dimaknai diancam dimutasi apabila pejabat tidak patuh.

Asep mengatakan bahwa Gubernur Riau itu sempat sembunyi karena salah satu pejabat yang diajak janji bertemu tidak datang tepat waktu dan curiga ada OTT.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa pemerasan dilakukan oleh Abdul Wahid sejak awal menjabat.

KPK menyebut, Gubernur Riau Abdul Wahid meminta fee mencapai Rp7 M sebagai imbalan atas penambahan anggaran proyek dari Rp71,6 M menjadi Rp177,4 M.