Indeks Reformasi Birokrasi

Tito mengamini keinginan Jokowi untuk membentuk sinergi dalam birokrasi di Indonesia. Dia membandingkan birokrasi yang baik tapi tergolong kecil seperti di Singapura. Kecilnya tingkat koordinasi dalam birokrasi di negara itu membuat kinerja mereka efektif.

Presiden Jokowi mengatakan di era teknologi informatika seperti sekarang, pengurusan izin birokrasi seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan ringkas.

Setkab telah memasuki tahap ketiga dalam melakukan reformasi birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.

Mendagri dan Menteri PAN-RB membahas percepatan terkait penerapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) terpadu dan terpusat.

Jokowi mengatakan bertambahnya aturan SPJ membuat para aparatur negara menjadi lembur hingga malam.

Presiden Jokowi meminta Menpan RB dan Menkeu membuat terobosan dengan cara membuat regulasi baru agar birokrasi menjadi efisien.

Matteo Renzi mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri Italia setelah kalah suara dalam jajak pendapat terkait reformasi konstitusi. Referendum Italia itu mulanya berupaya untuk merombak birokrasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan langkah perubahan struktural di kementeriannya dengan melantik dua pejabat eselon II Ditjen Pajak pada Selasa (29/11/2016).

Menkeu Sri Mulyani akan membenahi sektor perpajakan terkait tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak. Baik sistem maupun SDM perpajakan menurut Sri Mulyani berkontribusi terhadap upaya pelanggaran peraturan.

Lebih dari setengah PNS di negeri ini berusia lebih dari 40 tahun. Sudah saatnya melakukan perombakan dan memberikan kesempatan kepada generasi muda yang berprestasi untuk memberikan kontribusinya kepada negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menyuarakan reformasi birokrasi. Salah satu cara termudah adalah menghapus lembaga-lembaga yang dianggap tak efektif dan tumpang tindih. Lembaga yang dibubarkan itu bahkan terkait langsung dengan program utama Jokowi seperti kemaritiman, swasembada pangan, pembangunan dan lainnya. Sudah cukupkan dengan hanya membubarkan kelembagaan birokrasi yang gendut?

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengungkapkan, salah satu alasan pihaknya menolak rencana Kementerian PAN-RB mem-PHK satu juta PNS karena tidak termasuk dalam delapan agenda reformasi birokrasi. Menurut dia, lebih baik pemerintah konsisten dengan moratorium pengangkatan PNS baru saja.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan presiden Taiwan dari Partai Progresif Demokratik yang baru saja dilantik, Tsai Ing-wen, berencana melakukan reformasi secara menyeluruh guna menjadikan Taiwan lebih sejahtera di masa mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment bakal mengurangi aparatur sipil negara dan menghilangkan praktik korupsi dan kolusi di birokrasi.