Indeks Razia Buku

DPR RI harusnya sadar atas putusan MK yang melarang razia dan penyitaan buku tanpa proses pengadilan terlebih dahulu.

Instruksi Jaksa Agung mengarah ke perampasan buku, sehingga membayakan sistem hukum, karena melawan Mahkamah Konstitusi soal kewenangan pelarangan buku harus berdasar putusan peradilan.

Prasetyo mengatakan, saat ini Kejaksaan Agung sedang melakukan kajian terhadap buku-buku yang diduga memuat paham komunisme.

TNI menyita buku dengan dalih menyebarkan komunisme. Nyatanya, buku yang tak ada sangkut pautnya dengan komunisme pun jadi sasaran.

Penyitaan buku seharusnya dilakukan Kejaksaan setelah ditetapkan demikian oleh pengadilan.

Soal razia buku bertema komunisme, Kapuspen Kejagung RI Mukri mengakui aparat TNI dan Kejaksaan tidak memiliki kapasitas untuk menilai buku.

TNI dan kejaksaan sedang gencar merazia buku. Kurang dari sebulan, razia digelar di tiga kota. Buku yang disita ternyata hanya karena judul.

Razia buku menguntungkan Jokowi, meski tak ada instruksi apa-apa dari dia. Ini berguna untuk menangkis anggapan bahwa dia kader/simpatisan PKI.

Razia buku tanpa keterangan merupakan upaya de-Soekarnoisasi. Jadi ingin menghilangkan kisah atau peran Soekarno dari sejarah.

Razia "buku PKI" kembali marak di Kediri. Buku Benturan NU-PKI 1948-1965 yang tak mengajarkan paham komunisme juga turut dirazia.

Padahal, menurut sosiolog Robertus Robet, demokrasi mensyaratkan penerimaan akan pluralitas gagasan dan ideologi.

Razia buku yang terjadi di Padang, Sumatera Barat dan Kediri, Jawa Timur beberapa waktu lalu oleh pihak militer lantaran bertemakan ideologi kiri terlalu berlebihan.

Ombudsman meminta aparat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum menyita atau menghancurkan buku yang dinilai bermuatan komunis.

MK sebetulnya telah melarang razia buku sejak 2010. Tapi ini terus diabaikan tentara dan dinormalisasi politikus.

PDIP kerap mengklaim sebagai pewaris marhaenisme. Lantas apa kata mereka ketika buku-buku Sukarno dirazia aparat?

ICJR mengemukakan bahwa penyitaan buku oleh polisi dan TNI di Kediri itu seharusnya mendapatkan perintah dari pengadilan.

Kodim Kediri berdalih buku-buku yang diduga memuat propaganda PKI dan paham komunisme dirazia dan disita untuk menghindari keresahan masyarakat.