tirto.id - Dua minggu terakhir, razia buku terjadi di tiga tempat di tiga pulau: Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ketiganya dilakukan TNI AD, meski beberapa institusi lain pun turut serta.
Secara hukum, apa pun alasannya, razia buku sebetulnya tidak dibenarkan. Hukum kita mengatur razia buku tak lagi diperbolehkan sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
Ketika itu MK memutuskan razia/pelarangan buku musti lewat proses peradilan. Ada yang melapor, dan itu harus disertai pembuktian yang kuat.
Pengajar politik dan pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi, menilai ada efek yang muncul dari razia-razia ini dalam konteks Pemilihan Presiden yang akan diselenggarakan April nanti.
"Kubu petahana mendapat insentif elektoral, yaitu menepis stigma komunis yang muncul," katanya saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (11/1/2019) siang.
Memang tidak ada bukti sama sekali keterlibatan Istana soal razia. Tapi Jokowi sendiri pernah meminta tentara untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa dia bukan PKI. Itu dia ucapkan pada Juli lalu ketika berpidato di hadapan Babinsa.
Jokowi juga kerap melontarkan kritik terbuka kepada orang-orang yang menurutnya masih mengaitkan dirinya dengan PKI. Isu yang sebetulnya telah berembus sejak 2014, salah satunya lewat Obor Rakyat yang rencananya bakal terbit lagi.
November lalu ia bahkan mengatakan ingin "menabok" orang yang masih mengait-ngaitkan dirinya dengan PKI, partai yang telah dibubarkan sejak 1966. Jokowi, menyitir survei, bahkan mengatakan ada 9 juta masyarakat yang percaya kalau dia kader PKI.
Meski begitu, sebetulnya tak banyak masyarakat percaya jika PKI ada dan masih eksis, setidaknya demikian kesimpulan Saiful Muljani Research and Consulting (SMRC) pada September 2017. Dalam survei bertema 'Isu Kebangkitan PKI', ditemukan 86,8 persen responden tidak percaya PKI bangkit. Hanya 12,6 responden yang sebaliknya.
Di sisi lain, menurut Arya keuntungan serupa tak didapat kubu oposisi, Prabowo subianto-Sandiaga Uno, meski tim sukses mereka sama-sama menormalisasi razia buku yang menyalahi aturan tersebut.
Razia buku terjadi di Kediri pada 26 Desember. Komandan Distrik Militer (Kodim) 0809 Kediri Dwi Agung mengatakan razia dilakukan untuk "menghindari keresahan masyarakat". 13 hari setelah Kediri, kejadian serupa terulang di Padang. Razia itu dilakukan oleh Koramil 01 Padang Barat-Padang Utara dan Kejaksaan Padang.
Kejadian serupa terulang di Tarakan, Kalimantan Utara, satu hari setelah kejadian di Padang. Razia buku dilakukan oleh TNI setempat di salah satu toko buku besar. Salah satu buku yang disita adalah buku terbitan Tempo tentang DN. Aidit, Ketua PKI terakhir sebelum tragedi 65.
Bukan Instruksi Pusat
Melihat waktu yang berdekatan dan terjadi di tempat yang berbeda-beda, apakah bisa disimpulkan kalau razia ini adalah instruksi dari 'Jakarta'?
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Candra Wijaya membantah anggapan itu. Ia mengatakan itu adalah inisiatif masing-masing satuan.
"Tidak, tidak ada arahan dari pusat. Itu laporan dari masyarakat. Itu kan sifatnya lokal, lagi pula itu gabungan ada kepolisian juga, kejaksaan juga, kesbangpol juga," katanya saat dihubungi wartawan Tirto.
Mengenai klaim ini, Arya Budi mengatakan apa yang dikatakan Brigjen Candra ada benarnya. Sebab, buku-buku yang dirazia salah sasaran dan terkesan sporadis.
"Bukunya Soekarno, hingga bukunya Budiman Sudjatmiko yang justru sekarang ada di kubu petahana. Enggak sistematis. Inisiatif saja dari lokal," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
