Indeks Radikalisme

BIN mengklarifikasi informasi dari pejabat lembaga itu yang menyebut 41 masjid di lingkungan kantor pemerintah terpapar paham radikal. BIN menyatakan hanya menemukan para penceramah di 41 masjid terindikasi berpaham radikal.

Pengurus Dewan Masjid Indonesia mengaku tidak memiliki sumber daya memadai untuk mencegah pengaruh radikalisme menyebar ke masjid. 

Yang menyebut BIN menyebar hoaks justru sedang melakukan misinformasi.

Organisasi ekstra kampus mungkin efektif menangkal radikalisme, tapi mungkin juga tidak.

Istilah radikal sering digunakan secara sembrono dan akhirnya jadi stigma. Padahal, dari zaman ke zaman praktik, tujuan politik, dan ideologi radikal sangat beragam dan tak melulu berakhir dengan kekerasan.

Forum Anak Nasional 2018 mengangkat tema “Bakti Anak Untuk Negeri.”

Pandangan radikal memetik panen di kampus ketika organisasi mahasiswa bercorak nasionalis tidur panjang.  

Mendikbud menyatakan pihaknya akan menata kurikulum terutama dengan memasukkan program Pendidikan Penguatan Karakter untuk menangkal radikalisme.

Otonomi kampus itu dalam perkara kebebasan akademik. Tapi tidak dalam konteks mengganti ideologi negara.

Bagaimana proses para pelajar dan mahasiswa bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia?

Stigma paham "radikal" yang tertuju pada perguruan tinggi terkesan serampangan dan anti-akademis.

DMI telah menyebarkan pedoman ceramah pada masjid di instansi pemerintah. Namun tak semua mendapatkan pedoman itu, antara lain masjid di Kemendagri.

Survei menunjukkan dari 100 masjid pemerintah,
sebanyak 41 masjid diduga terpapar paham radikal
yang nampak dari konten khotbah Jumat.

Survei P3M dan Rumah Kebangsaan merilis hasil survei terkait Masjid di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan BUMN yang terpapar paham radikal. Dari 100 Masjid, terdapat 41 Masjid radikal.

Survei menunjukkan dari 100 masjid pemerintah, sebanyak 41 masjid diduga terpapar paham radikal yang nampak dari konten khotbah Jumat.

Kemenrinstekdikti menganggap memperjuangkan negara Islam untuk menerapkan syariat Islam sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan.

Bamsoet meminta agar konsep Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Kampus (BKK) di yang ada universitas dicabut untuk mencegah radikalisme.

"Jadi jangan seolah [jumlah] yang kecil ini lantas menjadi seolah faktor dominan. Kita punya masyarakat yang toleran, harmoni," ujar Rektor Universitas Paramadina Firmanzah.

Effendi Gazali khawatir ada sekelompok orang yang menghasut agar mahasiswa tak mudah percaya omongan para tokoh berpengaruh.

Menteri Nasir menyatakan setiap mahasiswa baru akan diwajibkan melaporkan data akun medsosnya dalam proses pendaftaran.