Indeks Radikalisme

Peneliti ITB Eko Cahyono mengklaim rektorat kampusnya sudah berhasil menetralisir pengaruh narasi gerakan keagamaan eksklusif.

Radikalisme di kampus masuk lewat kelompok Islam eksklusif melalui organisasi kemahasiswaan seperti lembaga dakwah mahasiswa.

Jerman berencana terapkan pajak masjid seperti pajak gereja guna menangkal paham radikal.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2019, JPPI menyoroti geliat intoleransi dan paham radikalisme pada satuan pendidikan.

Polri sedang aktif memantau propaganda ideologi terorisme di internet dan media sosial (medsos) untuk mencegah kebangkitan sel-sel tidur. 

Said Aqil dilaporkan oleh Ketua Korlabi ke Bareskrim karena pernyataan Said Aqil tentang adanya kalangan radikal di dalam kubu capres Prabowo Subianto.

Kemkominfo dapat menangani lebih dari 10.000 konten radikalisme-terorisme dalam setahun berkat mesin AIS.

Menhan RI Ryamizard Ryacudu menilai, Resimen Mahasiwa (Menwa) sebagai komponen pendukung TNI bisa mencegah perluasan paham radikalisme.

"Kalau memang tidak suka pemerintah itu enggak masalah. Tetapi jangan ketidaksukaan kepada pemerintah ini kemudian disalurkan dengan mendukung gerakan radikal," kata Agum Gumelar.

SETARA Institute mengusulkan pemeriksaan latar belakang meliputi rekam jejak medsos CPNS, bukan cuma wawancara. 

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), selain melibatkan TNI dan Polri, juga harus merekrut masyarakat sipil.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mendesak Kemendikbud dan Kemenag bersikap tegas pada sekolah maupun madrasah yang mengajarkan paham radikal. 

Mantan Wakapolri yakin situasi akan kembali seperti semula setelah Pilpres ini selesai.

"Sekarang, intoleransi ibadah mengalami kenaikan menjadi 49,2 persen. Sedangkan intoleransi politik naiknya drastis hingga 59,3 persen”

"Radikalisasi ideologi itu boleh. Karena ideologi itu harus diajarkan. Pancasila harus diajarkan secara radikal, kuat, dan menancap di dada masing-masing anak muda," kata Zulhas.

"Kalau sudah terbukti dan ada pelanggaran hukum, Polri akan menindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2018," jelas Dedi.

Sejumlah masjid pemerintah yang diduga terpapar radikalisme tersebut kepengurusannya tidak dipegang langsung oleh pejabat tinggi kantor

Ketinggalan berita dari 17 - 23 November 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

Susanto menyebutkan, anak-anak harus diberi pendampingan agar pikiran-pikiran mereka nantinya jernih dari radikalisme.

Dari 41 masjid, 17 di antaranya masuk dalam kategori radikal tinggi, 17 radikal sedang dan 7 masjid berkategori radikal rendah.