Indeks Radikalisme

WP KPK menegaskan bahwa isu “KPK radikal” adalah hoaks dan bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ryamizard Ryacudu mengaku akan berkoordinasi dengan banyak ormas untuk membahas rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional. 

Saut meminta agar personel KPK tidak dinilai dari penampilan luarnya, melainkan dari hasil kerjanya.

Pansel KPK berencana melakukan audiensi dengan BIN dan BNPT untuk melacak jejak rekam para calon pimpinan.

UI menyatakan mahasiswa yang terpapar radikalisme baru akan dipecat jika terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran akademik yang serius.

Polisi sebut Rofik menganut paham ISIS, namun belum diketahui ia termasuk dalam jaringan teroris atau tidak.

Indonesia kian terancam oleh sektarianisme yang disokong oleh tafsir radikal atas nama agama, tindakan terorisme, ujaran kebencian, perilaku intoleran terhadap sesama warganegara.

Gerakan Milenial Lintas Rumah Ibadah (MLRI) menyerukan melawan segala bentuk persemaian radikalisme di rumah ibadah.

Radikalisme di kampus masuk lewat kelompok Islam eksklusif melalui organisasi kemahasiswaan seperti lembaga dakwah mahasiswa.

Peneliti ITB Eko Cahyono mengklaim rektorat kampusnya sudah berhasil menetralisir pengaruh narasi gerakan keagamaan eksklusif.

Jerman berencana terapkan pajak masjid seperti pajak gereja guna menangkal paham radikal.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2019, JPPI menyoroti geliat intoleransi dan paham radikalisme pada satuan pendidikan.

Polri sedang aktif memantau propaganda ideologi terorisme di internet dan media sosial (medsos) untuk mencegah kebangkitan sel-sel tidur. 

Said Aqil dilaporkan oleh Ketua Korlabi ke Bareskrim karena pernyataan Said Aqil tentang adanya kalangan radikal di dalam kubu capres Prabowo Subianto.

Kemkominfo dapat menangani lebih dari 10.000 konten radikalisme-terorisme dalam setahun berkat mesin AIS.

Menhan RI Ryamizard Ryacudu menilai, Resimen Mahasiwa (Menwa) sebagai komponen pendukung TNI bisa mencegah perluasan paham radikalisme.

"Kalau memang tidak suka pemerintah itu enggak masalah. Tetapi jangan ketidaksukaan kepada pemerintah ini kemudian disalurkan dengan mendukung gerakan radikal," kata Agum Gumelar.

SETARA Institute mengusulkan pemeriksaan latar belakang meliputi rekam jejak medsos CPNS, bukan cuma wawancara. 

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), selain melibatkan TNI dan Polri, juga harus merekrut masyarakat sipil.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mendesak Kemendikbud dan Kemenag bersikap tegas pada sekolah maupun madrasah yang mengajarkan paham radikal.