Indeks Putusan Dkpp

Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu salinan putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari karena tindakan asusila.

Hasyim Asy'ari menerima keputusan DKPP atas pemecatannya sebagai ketua sekaligus anggota KPU karena tindakan asusila.

DKPP menilai Ketua KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

DKPP menilai Ketua KPU Manggarai Barat terbukti melakukan kekerasan seksual kepada staf Sekretariat KPU Manggarai Barat.

Derajat hukuman putusan DKPP sudah diatur dalam undang-undang, sehingga seharusnya bisa lebih tegas bila penyelenggara pemilu melanggar etika berulang kali.

DKPP menilai Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari lalai tak melakukan klarifikasi saat mencoret seorang dari daftar anggota terpilih KPU Kabupaten Nias.

“Dua pelanggaran etik yang terjadi di MK maupun di KPU itu memberikan alasan untuk melakukan gugatan tata usaha negara,” kata Todung Mulya Lubis.

Permasalahan putusan DKPP lebih berdampak pada persepsi publik dalam elektoral, tetapi lebih pada legitimasi pemilu.

Timnas AMIN meminta harus ada konsekuensi serius dari putusan DKPP.

Todung Mulya Lubis menilai status kepesertaan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 seharusnya bisa dibatalkan.

Rosan Roeslani memandang putusan DKPP itu tak memengaruhi elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

PDIP menilai putusan DKPP atas pelanggaran kode etik Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menunjukan terjadi manipulasi dalam Pemilu.

"Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo-Gibran," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman.