Presiden Jokowi mempersilahkan KPK memeriksa Puan Maharani dan Agung Pramono yang oleh Setya Novanto disebut telah menerima uang aliran dana kaus proyek e-KTP.
"Adalah aneh dan sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.
Ketua Majelis Hakim perkara korupsi e-KTP menilai sejumlah keterangan Setya Novanto tak sesuai dengan pengakuan para saksi. Karena itu, hakim mempertanyakan keseriusan mantan Ketua DPR itu menjadi Justice Collaborator.
"Sebagai pribadi saya siap dikonfrontir dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, 'monggo monggo' saja, termasuk di persidangan, karena ini sudah menyangkut integritas," kata Pramono Anung saat membantah tuduhan Setya Novanto.
Puan mengklaim, sudah ada pembicaraan terkait sosok cawapres yang akan diajukan PDIP, namun dirinya menolak untuk bicara mengenai nama-nama calon tersebut.