Indeks Puan Maharani

Proses pembahasan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan waktu selama 1,5 tahun. Keselamatan PPS dan KPPS harus jadi perhatian.

Tindakan kali ini merupakan aksi ketiga Puan Maharani berhubungan dengan kasus mematikan mik selama menjadi ketua DPR RI.

Sekjen DPR RI Indra Iskanda membantah Puan Maharani & pimpinan DPR lainnya sengaja mematikan mikrofon saat politikus PKS menyampaikan interupsi soal LGBT.

DPR akan segera memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai putusan MK. Tindakan politik itu dilakukan menyusul disahkannya revisi UU PPP.

Puan menilai kebijakan yang memperbolehkan masyarakat melepas masker di ruang terbuka sesuai dengan perkembangan transisi menuju endemi COVID-19.

Pengesahan RUU TPKS menjadi UU adalah kado bagi seluruh perempuan di Tanah Air.

Komisioner OJK terpilih harus menunjukkan taringnya dalam memberantas investasi ilegal.

Dalam setahun terakhir dukungan massa PDIP kepada Ganjar naik dari 20,1 persen 

Puan meminta pemerintah menormalkan kembali harga minyak goreng yang kini melambung tinggi.

Puan Maharani mengatakan PDI Perjuangan memiliki big data sendiri yang berbeda dengan kepunyaan Luhut.

Puan mengatakan, posisi Mabes TNI dan Mabes Polri yang berdekatan akan mengoptimalkan sinergi kedua instansi.

Puan membagikan kaos bergambar dirinya usai meresmikan Pasar Legi, Solo yang juga dihadiri oleh sejumlah tokoh.

Kunto menilai manuver Giring tidak bisa disamakan dengan upaya Anies maupun tokoh lain dalam membangun citra politik.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat dukungan jadi capres 2024 sebanyak 58,3 persen, sementara Puan Maharani hanya 17,5 persen.

Menurut Muzammil, interupsi Fahmy bukan terkait Panglima TNI. Melainkan untuk menyampaikan pandangan PKS menyoal Permendikbudristek PPKS.

Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sumbogo membuat logo celeng berjuang usai disindir Bambang Pacul karena dukung Ganjar.

Menurut Puan satuan pendidikan baru bisa memulai pembelajaran tatap muka ketika sudah memenuhi daftar periksa dan merasa siap gelar PTM.

Puan Maharani berharap nama calon panglima TNI bisa diterima DPR sebelum memasuki masa reses pada 7 Oktober 2021.

Padahal UU Cipta Kerja memicu aksi penolakan mahasiswa dan masyrakat sipil di berbagai daerah karena lebih menguntungkan pengusaha ketimbang pekerja.

PDIP menyebut baliho "Kepak Sayap Kebhinekan" bukan untuk kampanye 2024. Kalaupun untuk politik praktis, itu juga tak efektif.