Indeks Presiden

Guru Besar Hukum Tata Negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda, mengatakan penambahan masa jabatan presiden kepentingan kelompok.

Penambahan periode jabatan presiden justru akan berpotensi melahirkan sistem oligarki dan pemerintahan yang korup.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyatakan, wacana tersebut merupakan aspirasi dari publik.

Undang-undang mengamanatkan presiden bisa langsung menunjuk dewan pengawas dan melantik paling lambat bersama komisioner KPK baru.

Typo yang dimaksud adalah tertulis syarat huruf e, berusia paling rendah 50 tahun, tapi keterangan di dalam kurung yang ditulis dengan huruf tertulis empat puluh tahun.

Presiden Jokowi belum juga menerbitkan Perppu KPK di tengah desakan masyarakat.

Koalisi save KPK mengkritisi sikap DPR dan presiden lantaran alasan salah ketik yang bikin draf UU KPK dilempar ke Baleg.

"Sudah sejak kemarin, saya ulangi lagi, kepada Kapolri juga agar jajarannya tidak bertindak represif," tegas Jokowi.

Dewan Pengawas KPK, kata Jokowi, dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan.

KPK juga mengirim surat agar Presiden tak kirim supres ke DPR agar pembahasan revisi UU KPK tak berlanjut.

Dalam urusan pindah ibukota, Jokowi harus memperhatikan aspek hukum yang mengikat.

Bisnis kopi menjamur di Indonesia, putra bungsu Presiden RI Joko Widodo pun merambah bisnis ini.

Sepanjang tahun 2018, Polri telah berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp2,9 triliun.

Aidul Fitriciada Azhari menganggap, secara konstitusional, presiden merupakan orang pertama yang harus bertanggung kawab atas kematian ratusan petugas KPPS. 

Kuasa hukum korban First Travel berharap presiden membuat keputusan untuk menyerahkan aset First Travel kepada para calon jemaah umrah biro travel tersebut. 

Erick Thohir menyatakan Jokowi akan menggelar rapat terbatas sebagai presiden pada sehari usai pencoblosan digelar. 

Prabowo dinilai melakukan blunder saat mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan presiden-presiden sebelum Jokowi di Debat ke-5 Pilpres 2019.

KPU mempersilakan para ASN menyosialisasikan program pemerintahan Jokowi. Namun, ASN tetap diminta menjaga netralitas serta bisa membedakan program Jokowi sebagai presiden dan capres.

Emerson menjelaskan kurangnya perhatian pemerintah terhadap LPSK terlihat mulai dari pembentukan hingga pelantikan yang tidak tepat waktu.

Menurut Novel tanpa campur tangan presiden, maka tak banyak yang dapat dilakukan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap dirinya.