Indeks Presiden Jokowi

Presiden Jokowi berencana menerapkan protokol tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19 sebagai tatanan new normal (kelaziman baru) selain dari 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi, mengkritik langkah pemerintah yang ingin menerapkan standar new normal (kelaziman baru) dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman memaparkan alasan pemerintah menerapkan protokol kesehatan persiapan new normal di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota di Indonesia.

Presiden Jokowi bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menunaikan salat Idulfitri 1441 Hijriah di halaman depan Wisma Bayurini, Istana Bogor, Minggu (24/5/2020) pagi.

Presiden Jokowi mengklaim Indonesia sudah bisa memproduksi rapid test dan alat PCR hingga 100 ribu unit per hari.

Presiden Jokowi akan diwakili sejumlah menterinya Menkumham Yasonna Laoly, Menkeu Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri sidang gugatan Perppu COVID-19 di Mahkamah Konstitusi, hari ini.

Menurut Jokowi pemerintah hanya meminta masyarakat beribadah di rumah sesuai dengan anjuran protokol kesehatan.

"Jangan melarang umat Islam bersalat jamaah di masjid tapi mengizinkan orang banyak menumpuk di bandara dan tempat keramaian lain," kata Din Syamsuddin.

Presiden Jokowi mengakui masalah birokrasi jadi salah satu faktor terhambatnya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19.

Presiden Jokowi kembali meminta agar bantuan sosial berupa bansos tunai, paket sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) untuk segera dicairkan.

Jokowi menilai Gugus Tugas di level RT/RW dan kepala desa justru lebih efektif dalam mengendalikan penyebaran virus corona Covid-19.

Pemerintah masih melakukan kajian dan akan melakukan pelonggaran PSBB pada saat waktu yang tepat.

Presiden Jokowi memastikan kegiatan usaha akan kembali dibuka saat kondisi masyarakat produktif diberlakukan dalam "new normal".

PSBB di beberapa daerah masih berlangsung. Namun, di sisi lain, Presiden Jokowi mengajak masyarakat harus hidup "new normal" bersama COVID-19.

Presiden Jokowi kini bisa turut mencabut kewenangan untuk mutasi, promosi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila ada pelanggaran sistem merit.

Presiden Jokowi dianggap mengeluarkan kebijakan yang memposisikan kekuasaan dirinya melampaui legislatif dan yudikatif terkait terbitnya Perpres 63/2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia akan mulai memproduksi alat kesehatan sendiri dalam menangani pandemi Covid-19 dan tidak perlu impor lagi.

Kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus naik, Presiden Jokowi minta masyarakat tenang dan sabar.

Pemerintah berencana membuka lahan sawah baru di Kalimantan Tengah dan membutuhkan sekitar 300 ribu petani untuk menggarapnya.

Partai Demokrat mengkritik langkah Presiden Joko Widodo dalam meneken Perpres 64/2020 soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.