Indeks Presiden Jokowi
Jokowi Teken Perpres Perlindungan Anak sebagai Korban dan Saksi
Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi pada 6 Juli 2020.
Pemerintah Luncurkan Program Bansos Baru pada Agustus 2020
Program bansos kali ini akan menggunakan anggaran cadangan senilai Rp25 triliun dari anggaran perlindungan sosial senilai Rp203,91 triliun dalam belanja penanganan COVID-19.
Pengacara Evi Novida Minta Kejelasan Sikap Jokowi Atas Putusan PTUN
Pengacara meminta Presiden Jokowi untuk segera melaksanakan putusan PTUN, yakni mengembalikan Evi Novida sebagai anggota KPU RI.
Tahun Depan, Jokowi Yakin Ekonomi RI Tumbuh di Atas Rata-rata Dunia
Presiden Joko Widodo memprediksi pertumbuhan Indonesia pada 2021 bisa melampaui pertumbuhan ekonomi dunia.
Jokowi Akui Kerja Pemerintah Terjebak Banyaknya Aturan
Jokowi mengakui Indonesia terlalu membuat banyak regulasi sehingga kerja pemerintah menjadi terjebak dengan aturan-aturan tersebut.
Rapat Postur Anggaran, Jokowi Singgung Pelebaran Defisit APBN 2020
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan jajaran dalam rangka membahas rancangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Presiden Jokowi Teken PP Soal Kompensasi Korban Aksi Terorisme
Presiden Jokowi meneken PP yang memberikan kompensasi bagi korban aksi terorisme. PP ini penting khususnya bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu untuk mendapatkan hak-haknya di luar proses peradilan.
Teken Perpres, Jokowi Beri Gaji Direktur Prakerja Capai Rp77,5 Juta
Presiden Jokowi resmi menandatangani Perpres Nomor 81 tahun 2020 soal gaji manajemen Kartu Prakerja. Gaji Direktur Eksekutif Kartu Prakerja mencapai Rp77,5 juta.
Jokowi Keluhkan Penyerapan Stimulus Penanganan COVID-19 Baru 19%
Presiden Jokowi mengeluhkan angka penyerapan stimulus penanganan COVID-19 yang baru 19 persen atau Rp136 triliun dari total Rp695 triliun.
Jokowi Sebut 8 Provinsi Berkontribusi 74 Persen Kasus Positif COVID
Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya penanganan Covid-19 di 8 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua.
Kembali Gelar Rapat Daring, Jokowi Tekankan Urgensi Krisis COVID-19
Presiden Jokowi menekankan fungsi Komite Penanganan Covid dan urgensi rasa krisis dalam rapat daring, Senin (27/7/2020).
PTUN Batalkan SK Jokowi soal Pemberhentian Eks Anggota KPU
Jokowi diwajibkan merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida sebagai Komisioner KPU masa jabatan 2017-2020 seperti semula.
Jokowi Perintahkan LPDB Kucurkan Rp1 Triliun untuk Koperasi
Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyalurkan dana untuk koperasi sebesar Rp1 triliun.
Hari Anak Nasional 2020: Jokowi Singgung Anak Tak Bebas saat Corona
Pada peringatan Hari Anak Nasional 2020, Presiden Jokowi menyinggung dampak pandemi COVID-19 bagi anak-anak saat ini yang tidak bisa beraktivitas leluasa.
Pemerintah Klaim Soal Kesehatan Masih Jadi Fokus Penanganan Corona
Pemerintah klaim tetap mengedepankan penanganan kesehatan dalam penangan COVID-19 meski sekarang ada Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
Presiden Jokowi Harap Pelacakan TBC Bisa Menumpang Metode Corona
Presiden Jokowi meminta metode penanganan Tuberkulosis (TBC) bisa mengikuti metode COVID-19, bahkan menumpang dalam penanganan COVID-19.
Jokowi Resmi Bubarkan 18 Lembaga, Gugus Tugas Diganti Satgas COVID
Presiden Jokowi resmi membubarkan 18 komite dan lembaga dengan menandatangani Perpres 82 tahun 2020, Senin (20/7/2020).
Jokowi Sindir Menteri yang Lamban Belanjakan Anggaran untuk Rakyat
Menurut Presiden Jokowi anggaran tidak akan berguna bila tidak secepatnya digunakan untuk publik.
Jadi Ketua Tim Pemulihan Ekonomi, Erick Thohir Segera Susun Program
Presiden Jokowi menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19.
BIN Lapor Langsung ke Presiden: Demi Memperketat Kerahasiaan Info
Usai Perpres 73/2020 diteken Presiden Jokowi, BIN tidak lagi di bawah koordinasi Kemenkopolhukam, tetapi bisa langsung melaporkan ke Presiden.