Indeks Presiden Boleh Kampanye

Jokowi memastikan tidak akan berkampanye pada Pemilu 2024, meski dalam aturannya presiden boleh berkampanye.

Anies Baswedan meminta Timnas AMIN mencabut laporan terhadap Jokowi di Bawaslu terkait presiden boleh berpihak dalam Pemilu 2024.

Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak.

Kaesang Pangarep meyakini hati dan jiwa raga Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Analis politik menilai laporan Timnas AMIN soal ujaran Jokowi ini akan bernilai positif sebab akan menguji kemampuan lembaga pemilu, seperti Bawaslu.

Bawaslu menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden boleh berkampanye, tak melanggar Undang-Undang Pemilu.

Presiden Jokowi menegaskan pernyataan terkait presiden boleh kampanye terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum.

Moeldoko menegaskan Jokowi tidak sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan kampanye dari salah satu pasangan calon tertentu.

Ari Yusuf Amir mengungkapkan, pihaknya akan melaporkan Presiden Joko Widodo terkait pernyataan presiden boleh berpihak di Pilpres 2024.

KPU menjelaskan jika Presiden Jokowi nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, pengawasannya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Partai Gerindra menilai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menggiring seolah-olah Presiden Joko Widodo menginginkan jabatan tiga periode.

Ma'ruf Amin memastikan dirinya tetap netral di Pemilu 2024 dan meminta agar sikapnya tidak dibenturkan dengan sikap Presiden Jokowi.

Seluruh penyelenggara negara, kata Cak Imin harus mengambil cuti saat hendak berkampanye, termasuk untuk Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut bahwa kepala negara atau presiden maupun menteri boleh memihak dan kampanye di Pemilu 2024. Apakah ada aturan UU-nya?

Capres Anies Baswedan berpandangan kajian ucapan Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye diperlukan guna melihat sudah sesuai aturan atau belum.

PDIP menilai Presiden Jokowi melanggar etika politik dan pranata kehidupan bernegara yang baik. 

Ari Dwipayana menilai, publik salah tangkap tentang pernyataan presiden dan menteri bisa menjadi bagian tim sukses atau berpihak di pemilihan umum (Pemilu).

Airlangga Hartarto merespons pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh ikut kampanye. Menurutnya, itu merupakan hak konstitusional.

Sesuai UU Pemilu, KPU menyebutkan presiden dan menteri boleh kampanye tetapi melarang penggunaan fasilitas negara saat kampanye.

"Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Kita ingin penguasa diatur oleh hukum," kata Anies.