tirto.id - Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Imin, mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil cuti saat ingin ikut berkampanye ke salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Menurut Cak Imin, aturan ini tak cuma untuk Jokowi saja, tetapi seluruh penyelenggara negara juga harus mengambil cuti saat hendak berkampanye pada pemilu.
"Aparat harus netral, itu perintah undang-undang. Termasuk presiden [Jokowi]. Presiden punya hak pilih, tetapi presiden kalau memihak harus cuti dari presiden," ungkap Imin dalam keterangannya, Senin (25/1/2024).
Ia menegaskan proses Pemilu 2024 harus berlangsung secara adil. Pihak manapun, termasuk Jokowi, seharusnya tak boleh memaksa kehendak warga dalam pesta demokrasi tersebut.
"Demokrasi harus diperkuat. Tidak boleh ada yang menjadikan Pemilu ini sebagai pemaksaan kehendak," katanya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan, pemilu merupakan pesta demokrasi yang hanya digelar 5 tahun sekali. Kegiatan tersebut harus dijadikan sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya.
Menurut Imin, situasi menjelang pencoblosan Pemilu 2024 ini justru menghambat warga untuk menyuarakan aspirasinya. Padahal, warga harus merasakan suasana Pemilu 2024 dengan riang gembira.
Warga, kata Cak Imin, harus bebas dari intimidasi hingga perasaan takut akan ancaman ketika menyuarakan pendapatnya.
Karena itu, Imin meminta semua pihak agar menjaga sikap selama proses Pemilu 2024. Dengan demikian, warga bisa menyuarakan aspirasinya dengan lebih lancar lagi.
"Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Semua harus tunduk pada hukum. Tidak boleh hukum ditaklukkan oleh kekuasaan," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menjadi sorotan setelah mantan Wali Kota Solo itu membahas soal posisi menteri dan dirinya yang boleh berkampanye.
Semua berawal saat Jokowi ditanya tentang menteri yang berada di bagian timses tetapi tidak bergabung di politik. Ia lantas mengatakan hal itu adalah hak politik, termasuk soal dirinya yang boleh berkampanye.
"Hak demokrasi hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yng paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
