Indeks Ppkm Mikro

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X mempertimbangkan untuk melakukan lockdown total karena kasus Corona melonjak.

Jajaran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya berkoordinasi evaluasi lonjakan kasus Corona di DKI Jakarta terkait strategi PPKM Mikro dan target vaksinasi.

Polri akan membantu pembatasan mobilitas masyarakat, penguatan program 3M dan 3T, edukasi dan peneguran, serta memperketat penjagaan di zona merah.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Jakarta Anies Baswedan segera menetapkan lockdown mikro pada RT dan RW zona merah.

Pelaksanaan PPKM Mikro Tahap X diberlakukan mulai dari hari ini Selasa (15/6/2021) sampai 28 Juni 2021.

11 dari 15 daerah yang mengalami kenaikan kasus dan BOR, pembentukan poskonya masih rendah atau masih di bawah 50 persen.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperpanjang pelaksanaan PPKM mikro di seluruh Indonesia.

Posko PPKM mikro memiliki fungsi cukup penting untuk memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di tingkat RT mesti konsisten.

PPKM akan mulai diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia mulai 1 hingga 14 Juni.

Pemerintah akan memasukkan 4 provinsi baru: Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat lantaran terjadi peningkatan kasus aktif.

Perpanjangan PPKM Mikro masih berlaku untuk 30 provinsi di Indonesia.

Menurut Airlangga warga yang mudik meninggalkan Jakarta saat Hari Raya Idulfitri mencapai 1,5 juta orang.

Perpanjangan PPKM Mikro berlaku hingga 31 Mei 2021 dan pemerintah memperketat 3T.

PPKM Mikro Tahap VIII  tanggal 18 sampai 31 Mei 2021 akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi.

Sejumlah provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus Corona signifikan.

Masih ada empat provinsi yang belum ditarget PPKM mikro yakni Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Selain diperpanjang, kebijakan PPKM Mikro yang dimulai hari ini, Selasa, 20 April sampai 3 Mei 2021 juga diperluas ke beberapa daerah lain di Indonesia.

Pemberlakuan PPKM Mikro resmi diperpanjang hingga 3 Mei 2021 dan ada tambahan lima provinsi baru yang diwajibkan.

Pemerintah menambahkan 5 daerah lagi, yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau dan Papua sehingga total yang PPKM ada 20 provinsi.